Pariaman, investigasi.news – Drama politik memanas di Kota Pariaman ketika Pj Walikota Roberia memilih untuk berbicara secara singkat dan mengarahkan perhatian media kepada DPRD. Dalam rapat gabungan DPRD yang diadakan untuk membahas penolakan sebagian besar OPD terhadap kinerjanya, Roberia menyerahkan masalah tersebut ke atasannya di Kemendagri.
Dalam pertemuan tersebut, Roberia mengakui kedatangannya untuk memenuhi undangan DPRD dan menyatakan bahwa pelayanan publik di Kota Pariaman tetap diutamakan. Namun, dia mengakui bahwa persoalan yang terjadi saat ini telah dia serahkan ke atasannya di Kemendagri.
Ketidaknyamanan OPD terhadap kepemimpinan Pj Walikota Roberia terungkap dalam laporan mereka kepada Kemendagri, dengan salah satu poin utamanya adalah sikap inkonsistensi dalam penunjukan KPA, PA di beberapa OPD.
Wakil Ketua DPRD, Efrizal, mengungkapkan kemaren bahwa sebanyak 89% OPD menolak kepemimpinan Roberia, dengan beberapa kepala OPD mengaku tidak mengetahui masalah tersebut sebelumnya.
Rapat gabungan antara DPRD dan OPD dilakukan sebagai bagian dari tugas pengawasan lembaga legislatif, setelah mendengar laporan pertanggungjawaban tahun 2023 dari Pj Walikota. Hal ini berawal dari pernyataan kontroversial yang dilontarkan Roberia dalam rapat paripurna DPRD, yang menyebutkan OPD sebagai “makar”.
Dengan drama politik yang semakin memanas, Kota Pariaman kini menunggu langkah selanjutnya dari Kemendagri dan tindakan yang akan diambil DPRD untuk menyelesaikan masalah ini.
**Afri.
