Padang, investigasi.news – Pada hari Senin (27/5/2024), Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, dari Menteri Dalam Negeri. Acara ini berlangsung di auditorium Gubernuran Sumbar. Selain penyerahan SK tersebut, sebelumnya juga dilakukan pelantikan Pj Walikota Payakumbuh, Suprayitno, yang menggantikan Jasman Rizal.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menekankan pentingnya peran kepala daerah dan pejabat pemerintahan dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Ia berharap bahwa dengan adanya fasilitas tersebut, para pejabat dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, politik, dan berbagai kepentingan lainnya.
“Dalam penggantian kepemimpinan, kita mengharapkan adanya keberlanjutan pengelolaan pemerintahan secara berkesinambungan sehingga terwujud pemerintahan yang good dan clean governance. Untuk itu, kepala daerah harus menjaga keharmonisan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun dengan sektor swasta. Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu menyukseskan semua program pemerintahan, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. “Patut juga diingat, kinerja kepala daerah selalu dievaluasi setiap triwulan, terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan pemerintah,” kata Mahyeldi.
Selain itu, Gubernur memberikan instruksi khusus kepada kedua Pj, baik walikota maupun bupati, untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak fenomena super El Nino. Mahyeldi mengingatkan bahwa curah hujan yang tinggi di Sumatra Barat berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita perlu menyikapi fakta tersebut secara serius. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah mitigasi sejak dini sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Musibah bencana ini datangnya secara tiba-tiba tanpa kita perkirakan,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga menyampaikan pentingnya reformasi dalam penyederhanaan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Menurutnya, investasi memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi lokal dan nasional. Ia mendorong adanya langkah konkret untuk mempermudah perizinan, seperti meningkatkan kecepatan, kemudahan pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan digitalisasi pelayanan.
Tidak kalah pentingnya, Mahyeldi meminta agar aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas mereka. Ia juga meminta agar kepala daerah memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu dalam mewujudkan kondisi yang kondusif selama penyelenggaraan pemilu. “Suksesnya penyelenggaraan pemilu memerlukan komunikasi yang baik dengan DPRD, Forkopimda, serta tokoh dan lembaga masyarakat. Jika mulai terlihat adanya potensi masalah, segera selesaikan,” tegasnya.
Khusus untuk Kepulauan Mentawai, Mahyeldi menekankan pentingnya pengelolaan dan perizinan wisata yang serius oleh pemerintah daerah. Ia menilai bahwa wisatawan yang datang ke Mentawai perlu mendapatkan perlindungan dan kenyamanan selama berkunjung. “Mentawai merupakan wisata unggulan kita, turis asing perlu kenyamanan saat berkunjung sehingga pemerintah perlu menyediakan peraturan khusus dalam rangka peningkatan wisata Mentawai,” pungkas Mahyeldi.
Fernando Jongguran Simanjuntak, yang menerima SK perpanjangan jabatan, selain menjabat sebagai Pj Bupati, juga menjabat sebagai Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Fernando telah menjabat sebagai Pj Bupati Mentawai sejak 24 Mei 2023.
Ketua DPRD Mentawai, Yosep, turut memberikan komentar mengenai perpanjangan masa jabatan Fernando. Yosep menilai bahwa perpanjangan ini sangat diperlukan untuk memastikan kelanjutan program-program yang sudah berjalan, terutama yang terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan pembangunan infrastruktur.
“Dengan perpanjangan jabatan ini, diharapkan program-program yang sudah direncanakan dan mulai berjalan dapat diselesaikan dengan baik. Penanganan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi target utama kami di Mentawai,” ujar Yosep.
Dalam konfirmasi terkait anggaran APBD Mentawai, Yosep mengungkapkan bahwa alokasi anggaran mencapai sekitar sembilan ratus miliar rupiah. Ia menambahkan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Dengan berbagai instruksi dan harapan yang disampaikan oleh Gubernur Mahyeldi, diharapkan bahwa kepala daerah di Sumatra Barat dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, menjaga integritas, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adpsb/Mb
