Pessel, Investigasi.news – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menginventarisir kondisi irigasi yang jadi kewenangan daerah guna membuat skala prioritas pembangunannya guna menunjang produktivitas lahan.
Kepala Dinas (Dinas) Pertanian Madrianto menyampaikan upaya itu sejalan dengan percepatan pembangunan dan ekonomi daerah, mengingat peran besar sektor pertanian terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.
“Karena irigasi adalah urat nadi pertanian, khususnya pada sub-sektor tanaman pangan,” ungkapnya Jumat (11/03) di Painan.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) irigasi dengan kondisi baik di Pesisir Selatan hanya sekitar 57 persen dan belum dinilai belum optimal dalam meningkatkan produktivitas lahan.
Sementara pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan ketersediaan irigasi berkondisi baik untuk lima tahun ke depan sebesar 67 persen.
Ia melanjutkan dari hasil koordinasi Dinas Pertanian, Dinas dengan Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) total irigasi dengan kondisi rusak berat tercatat sepanjang 240 Kilometer.
“Dari jumlah itu nanti akan kita pisahkan mana yang jadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” tuturnya.
Pembangunan irigasi sangat mendesak guna menahan laju penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang mulai terjadi sejak lima tahun terakhir dengan rata-rata 2,5 persen per tahun.
Sepanjang 2021 kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan hanya 37,22 persen atau turun sebesar 0,54 basis point jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 37,76 persen.
Menurutnya salah satu faktor pemicunya adalah makin tergerusnya lahan pertanian akibat desakan pembangunan kawasan perumahan dan laju pertumbuhan jumlah penduduk.
“Itu sebenarnya alamiah, namun harus ada strategis lain sebagai penyeimbangnya, sehingga penyusutan lahan pertanian tidak berdampak terhadap kontribusinya,” terang Madrianto.
Karena itu penyusutan harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas melalui penyediaan irigasi yang memadai di sentra produksi seperti di Kecamatan Bayang, Linggo Sari Baganti, Lengayang dan Sutera.
Jika tidak dirinya khawatir penurunan itu bakal berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah, apalagi sektor pertanian tercatat sebagai salah satu penyerap tenaga kerja paling banyak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi Lebih dari 40 persen angkatan kerja di Pesisir Selatan berada di sektor pertanian dengan mayoritas berada di sub-sektor tanaman pangan.
“Lebih dari itu, arah kebijakan hilirisasi di Pesisir Selatan fokus pada komoditi lokal, utamanya sektor pangan,” jelasnya. Sx
