Sawahlunto, investigasi.news– Dari realisasi program pelayanan kesehatan APBD tahun Anggaran 2023 di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Sawahlunto terbilang rendah.
Hal ini terungkap dari sebelas item rekomendasi DPRD Kota Sawahlunto terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kota sawahlunto tahun anggaran 2023 yang disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu dan dihadiri Pj Wali Kota Sawahlunto Zefnihan, Rabu (17/4/2024).
Pada rekomendasi DPRD Kota Sawahlunto yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto Jaswandi, diantaranya Program Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdapat tiga kegiatan dengan realisasi belanja di bawah 50 persen namun realisasi sasaran di atas 50 persen, yaitu: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan realisasi belanja hanya 5,33 padahal jumlah sasaran yang terlayani 774 orang dari 1.263 yang ditargetkan.
Pada permasalahan disebutkan hal tersebut terjadi karena angka proyeksi yang terlalu tinggi dari sasaran ibu hamil real (yang ada), akan tetapi semua ibu hamil yang berada di wilayah kerja sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan tigginya angka abortus pada ibu hamil. . Hal ini harus menjadi perhatian dalam pengganggaran masa yang akan datang, agar melakukan penganggaran berbasis data yang lebih akurat dan terkini, sebut Jaswandi.
Pada rapat yang juga dihadiri Kepala OPD dilingkungan pemko Sawahlunto itu, juga diungkapkan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan realisasi belanja 36,914 dengan sasaran yang terlayani 862 orang dari 1.205 orang yang ditargetkan.
Pada permasalahan disebutkan kegiatan Audit Maternal Periternal telah dilaksanakan tetapi karena pada jadwal kegiatan pada saat bulan ramadhan sehingga makan dan minum tidak dapat direalisasikan. Serta padatnya jadwal narasumber sehingga jadwal kegiatan ada yang bentrok dengan kegiatan lain sehingga narasumber tidak dapat hadir.
“Hal ini juga perlu menjadi perhatian pada masa yang akan datang terkait waktu pelaksanan program dan kegiatan harus disesuaikan dengan asumsi kondisi yang diharapkan” jelasnya.
Lebih jauh dipaparkan, kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan realisasi anggaran 25,29” dan 835 orang terlayani dari 1.100 orang yang ditargetkan. Hal ini juga disebabkan angka proyeksi yang terlalu tinggi dan adanya kematian bayi baru lahir.
Pada rapat paripurna itu, Pj Wali Kota Sawahlunto Zefnihan menyampaikan terhadap rekomendasi DPRD Kota Sawahlunto kepada Kepala Daerah atas LKPJ Kepala Daerah Kota Sawahlunto T A 2023. Meskipun rekomendasi tersebut diiringi dengan sejumlah catatan yang menyangkut hasil penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama tahun 2023 yang lalu, semua itu merupakan amanah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.
“ kewajiban tersebut telah dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dan telah kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sawahlunto yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 “ sebut Zefnihan.
Zefnihan menyatakan melihat kepada materi yang telah disampaikan dalam rekomendasi, melalui OPD terkait akan kami tindak lanjuti sebagaimana aturan yang berlaku, dan akan ditampilkan dalam dokumen laporan.
“ kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran, waktu dan tenaga sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana” sebutnya. (tumpak)
