Banyuwangi, Investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi mengeluarkan desakan tegas kepada pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi ratusan guru agama di wilayah tersebut pada tahun 2024.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus, mengungkapkan bahwa lebih dari 500 guru agama swasta yang mengajar di sekolah negeri belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG sejak tahun 2015 hingga saat ini.
“Ada 500 lebih,” terang Mahrus pada sebuah acara di Banyuwangi kemarin. Mereka adalah bagian penting dari sistem pendidikan, namun belum mendapat perhatian yang memadai dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional.
Meskipun biaya PPG sebesar Rp 5 juta per guru seharusnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun menurutnya hingga saat ini anggaran tersebut belum disiapkan. Ini merupakan kebijakan yang mengkhawatirkan, mengingat pentingnya peran guru agama dalam membentuk karakter dan moralitas siswa.
Mahrus berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi segera mengambil langkah untuk melaksanakan PPG secara bertahap bagi ratusan guru tersebut. “Kami kemarin meminta anggaran Rp 2 miliar, syukur-syukur Rp 1 miliar untuk meng-cover 200 guru,” ujarnya.
Ini adalah langkah konkret yang perlu segera diambil untuk memastikan para guru agama memiliki kualifikasi yang memadai dalam mendidik generasi masa depan.
Sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi, Mahrus menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memperjuangkan keluhan para guru agama. Ini bukan hanya masalah anggaran, tetapi juga tentang keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan.
Setiap guru berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara profesional demi meningkatkan mutu pendidikan di Banyuwangi.
Guh
