Malut, Investigasi.news – Masalah yang kini menjadi polemik dikalangan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Sula ini berawal dari kantor redaksi www.investigasi.news mendapatkan aduan masyarakat (dumas), bahwa Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula atau PP-HPMS pernah mendapat dana hibah untuk menggelar kongres, yakni pada tahun 2020 dan hibah itu bersumber dari APBD tahun yang sama, akan tetapi sampai hari ini tahun 2023 kongres HPMS tidak pernah digelar.
Setelah mengkaji dumas tersebut kemudian menyusun strategi penelusuran berita, awak media kami lalu menghubungi beberapa mantan pejabat Pemda Kab. Kepulauan Sula yang bersinggungan dengan bantuan hibah tersebut, termasuk menghubungi pihak PP-HPMS, untuk meminta keterangan dari mereka.
Awalnya kami mendapat informasi jika besaran dana hibah tersebut Rp 250 juta, namun ketika ditelusur kami mendapatkan dokumen hibah PP-HPMS, disitu tertera bahwa besaran hibahnya Rp 200 juta, dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Irfan Umasugi Ketua PP-HPMS.
Dari keterangan pihak Pemda maupun PP-HPMS itu sinkron, bahwa besaran hibah Rp 200 juta tersebut sudah dicairkan oleh panitia kongres pada saat itu, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah telah disampaikan, dan hasil pemeriksaan BPK atau LHP BPK menyatakan tidak ada masalah.
Disini mulai timbul masalah, termasuk tanda tanya bagi awak media kami, karena jelas hibah tersebut diberikan untuk menyelenggarakan kongres, sementara kongres batal digelar karena kencangnya kasus covid-19 pada saat itu, jadi kesimpulannya kongres HPMS tidak digelar.
Media ini kembali menghubungi Irfan Umasugi (Ketua PP-HPMS) dan menanyakan anggaran sebesar Rp 200 juta tersebut akhirnya digunakan untuk apa ketika kongres tidak jadi digelar, Irfan hanya mengatakan dana tersebut digunakan untuk kegiatan prakondisi kongres, seperti pasang baliho, beli ATK panitia, termasuk membeli seragam panitia, hanya itu.
Irfan menolak berkomentar lebih jauh, dan hanya memberi isyarat bahwa pihaknya sudah menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran hibah tersebut, selebihnya Irfan menyebutkan akan memaparkan pada LPJ di forum kongres HPMS.
Sementara Irfan juga keberatan untuk menjelaskan jika dari anggaran tersebut terpakai berapa dan apakah ada yang masih tersisa atau tidak.
Jawaban Irfan yang kurang memuaskan kemudian menimbulkan reaksi pada beberapa cabang HPMS, misalnya cabang Ternate, Makassar, Ambon, Sulut dan Namlea mereka mendesak segera diselenggarakan kongres sebagai pertanggung jawaban telah dicairkan anggaran hibah untuk kongres HPMS ke-IV.
Bergulirnya waktu, media ini terus melakukan telusur, dan mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan dana hibah dan batalnya kongres HPMS ke-IV tahun 2020 yang rencananya digelar di kota Ternate.
Nama Armin Ricky Soamole kemudian muncul, disinyalir Armin yang hari ini menjabat sebagai ketua PKB Sula, pada saat itu bertindak sebagai ketua panitia pelaksana kongres.
Sayangnya media ini berkali-kali menghubungi Armin ke ponsel pribadinya dinomor +62822-4077-XXXX tidak direspon, begitu juga pada inbox dua akun FB yang diduga milik Armin Ricky Soamole.
Untuk itu dalam pemberitaan ini, awak media kami memposisikan Irfan dan Armin dengan kapasitas mereka sebagai Ketua PP-HPMS atau ketua panitia pelaksana kongres.
Media ini tertarik untuk meminta keterangan dan tanggapan Armin sebagai ketua panitia pelaksana terkait aliran dana kongres, karena jika anggaran sebanyak Rp 200 juta hanya dibelanjakan 3 item seperti yang disebutkan Irfan maka akan tersisa banyak sekali.
Termasuk media ini melakukan telusur terkait informasi lepas yang mengatakan jika dana hibah itu sudah habis, dan menjadi bancakan ketua PP-HPMS Irfan Umasugi.
Informasi yang masih harus dibuktikan kebenarannya menyebutkan bahwa Irfan meminjam dana kongres senilai Rp 125 juta dalam 3 tahap, yakni pinjam atau pakai pada tahap pertama Rp 70 juta, kemudian Rp 25 juta dan yang terakhir Rp 30 juta.
Terkait ini media kami sempat mengkonfirmasi ke Irfan, tapi Irfan menolak untuk menjawab dan mengatakan jika pertanggung jawabannya akan disampaikan di forum kongres melalui LPJ dirinya sebagai ketua PP-HPMS.
Namun apapun yang terjadi, HPMS sebagai organisasi primordial yang mempunyai nilai historis dan sejarah harus terjaga khitah perjuangannya untuk anak-cucu dan generasi Sula kedepannya, untuk itu perlu keihklasan dan ketulusan semua pihak untuk mengentaskan masalah yang ada ditubuh HPMS saat ini.
( RL )