Pada rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi Kabupaten Pulau Taliabu yang ke-11, terlihat begitu antusias sejumlah pejabat dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, di balik tirai kegembiraan tersebut, tersembunyi penderitaan yang telah lama dirasakan oleh rakyat setempat.
Acara tersebut terasa seperti panggung hura-hura bagi para pejabat, di mana mereka dengan seenaknya memboroskan dana untuk menyambut artis lokal dan biduan dengan jumlah yang fantastis. Namun, ironisnya, sementara para pejabat menikmati kemegahan acara, rakyat Pulau Taliabu masih harus merasakan penderitaan yang tak kunjung teratasi.
Infrastruktur yang memprihatinkan, terutama jalan dan jembatan yang banyak rusak dan ambruk akibat cuaca buruk, menjadi salah satu penderitaan yang mencolok. Masyarakat terpaksa melakukan perbaikan dengan alat dan anggaran terbatas, bahkan harus mengandalkan donasi dan patungan dari masyarakat sendiri. Sedangkan, para pejabat daerah terlihat enggan untuk ikut serta menyumbangkan apa pun untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.
Sikap acuh tak acuh para pejabat terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyatnya telah menimbulkan kekecewaan dan kegeraman di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin para pemimpin yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung rakyatnya justru lebih memilih untuk menikmati hura-hura daripada memperhatikan kebutuhan dasar rakyatnya?
Penting bagi para pejabat dan pimpinan OPD di Kabupaten Pulau Taliabu untuk merenung dan kembali kepada esensi dari jabatan dan tanggung jawab mereka. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar ajang untuk pesta semata. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama, bukan hanya sekadar slogan kosong.
Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan tindakan nyata dan tanggap dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Rakyat Pulau Taliabu telah cukup lama merasakan penderitaan, saatnya bagi para pejabat untuk bertindak konkret dan memberikan solusi yang nyata untuk meringankan beban yang mereka rasakan.
Dengan momen pemilihan kepala daerah yang semakin dekat, masyarakat dihadapkan pada pilihan penting. Kinerja dan komitmen nyata para pemimpin akan menjadi penentu utama dalam memilih pemimpin yang mampu mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Momen ini menjadi panggilan bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah daerah, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Dalam penggalan salah satu lagu lokal, “Langit Mar Managis,” yang artinya langit pun ikut menangis, kalimat ini juga cocok untuk dikaitkan dengan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, menyiratkan betapa mendalamnya kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Taliabu atas keadaan mereka. Bahkan, dalam bahasa daerah Maluku Utara, dapat dikatakan bahwa “langit juga iko managis liat ngana basawer artis di atas penderitaan rakyat,” yang berarti langit juga ikut menangis melihat para pejabat menghambur-hamburkan uang di atas penderitaan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyadari urgensi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rakyat, sebagaimana tercermin dalam tangisan langit yang menyertai kesulitan mereka.
Selain dari pada itu, Terkait dengan pemilihan kepala daerah mendatang, muncul kekhawatiran bahwa para politisi dan calon yang muncul memiliki prinsip bahwa uang adalah segala-galanya, dengan mengesampingkan kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, mungkin ada kecenderungan bahwa suara masyarakat Taliabu bisa dimanipulasi dengan uang, seperti yang terjadi dalam pemilihan legislatif sebelumnya yang dikenal dengan istilah “serangan fajar” atau “ada uang ada suara.” Hal ini menjadi peringatan bahwa integritas pemilihan kepala daerah harus dijaga, dan kepentingan rakyat harus diletakkan di atas segalanya.
Oleh : Y. Tabaika
( Red )
