” Gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan bisa terlihat “
Sebuah permata tersembunyi di samudra hukum di Indonesia. Namun, di balik pesonanya yang memikat, tersembunyi realitas yang memprihatinkan. Pembangunan infrastruktur yang terhambat, temuan korupsi yang merenggut kepercayaan, dan bayang-bayang ketidakberdayaan hukum yang merajalela di DPRD setempat, semuanya menimbulkan pertanyaan tentang integritas penegakan hukum di negeri ini.
Seolah-olah APH telah memilih untuk menutup mata terhadap apa yang terjadi di Taliabu. Apakah negeri ini telah terlalu jauh dari pandangan mereka? Apakah fokus mereka telah teralihkan oleh masalah yang lebih mencolok?
Namun, dalam kekacauan ini, kita diingatkan oleh pepatah yang bijak, “Gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan bisa terlihat.” Artinya, seringkali fokus kita tertuju pada masalah kecil yang tidak terlihat jelas, sementara masalah besar yang nampak didepan mata terabaikan.
Kebuntuan pembangunan dan korupsi di Taliabu adalah cerminan dari kelemahan yang lebih dalam pada sistem hukum kita. Ini adalah panggilan untuk APH dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan dan menegakkan keadilan di setiap sudut negeri ini, bahkan di daerah terpencil sekalipun.
Tak hanya itu, namun dalam laporan terbaru, terungkap bahwa wakil rakyat lokal terlibat dalam dugaan korupsi dengan nilai miliaran rupiah. Bagaimana mungkin masyarakat dapat percaya pada sistem jika wakil mereka sendiri terlibat dalam tindakan yang merugikan?
Lebih dari itu, para wakil rakyat juga terkesan malas dalam menjalankan tugas mereka. Bukan hanya absen dari kantor tanpa alasan yang jelas, namun juga sering mengabaikan rapat-rapat penting, termasuk rapat paripurna yang menentukan kebijakan publik. Dalam kondisi seperti ini, kemana arah negara ini akan berjalan?
Rakyat menderita ketika wakil rakyat dan pejabat korupsi dan berfoya-foya. Ini bukan hanya masalah Taliabu, tapi cerminan dari krisis moral yang melanda seluruh negeri. Maka, saatnya untuk bertindak, memperkuat penegakan hukum, dan menegaskan kembali integritas dalam kepemimpinan demi kesejahteraan bersama.
Oleh : Y. Tabaika/ Korlipnas Investigasi.news & Dutametro.com
