Dua Tahun 4 KIP Sinar Jaya Garap Laut Matras, Kontribusi untuk Masyarakat Dipertanyakan?

BANGKA, investigasi.news- Sudah lebih dari dua tahun ini, kehadiran Kapal Isap Produksi (KIP) dari kepengurusan Sinar Jaya, ternyata tidak berkontribusi terhadap masyarakat Kelurahan Matras.
Padahal, aktivitas empat KIP yang diurus oleh Sopian Cs ini bersinggungan langsung dengan nelayan Matras dan masyarakat Matras secara luas. Uang Kompensasi KIP Sinar Jaya selama ini hanya dinikmati oleh Sopian Cs.

“Dana kompensasi empat KIP yang dimasukin oleh kelompok Sinar Jaya itu, hanya dinikmati oleh Sinar Jaya. Masyarakat Matras tidak mendapat kontribusi dari aktivitas 4 KIP tersebut. Padahal kami masyarakat Matras yang bersinggungan langsung dengan aktivitas mereka,” ujar anggota panitia Matras ini.

Saat ini, ada 7 KIP nambang di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di kawasan Laut Matras. Tiga diantaranya merupakan bagian Panitia Matras dan empat KIP lainnya bagian Panitia Sinar Jaya.

“Memangnya ada Laut Sinar Jaya? Kita minta mulai sekarang para pemilik empat KIP tersebut harus berkontribusi kepada masyarakat umum dan nelayan Matras,” tukasnya. Dari keterangan beberapa sumber masyarakat Lingkungan Matras Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dan beberapa anggota panitia, yang berhasil Tim Jobber (Journalis Babel Bergerak) himpun, justru kompensasi empat KIP itu larinya ke masyarakat luar Kelurahan Matras yang sama sekali tidak terdampak.

Sebagai penduduk asli yang terdampak mereka hanya bisa menonton akibat ulah beberapa oknum yang mengambil hasil tambang di wilayahnya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan masyarakat sekitar di lokasi operasional KIP.

“Sebagai pemuda sini wajarlah kami bertanya Bang, kemana larinya kompensasi dari banyaknya KIP yang beroperasi di wilayah kami ini,” kata sumber yang namanya tidak mau disebut, saat menghubungi Tim Jobber, Sabtu (13/08/2022) malam Sementara, dana kompensasi yang mereka dapatkan dari 3 KIP yang beroperasi di IUP PT Timah di Wilayah Matras, diakui tidak merata dibagikan keseluruh masyarakat Kelurahan Matras, karena hanya Rp.100 per kg nya.
“Masyarakat kami ini hanya dari 3 KIP itulah Bang yang dapat kompensasi. Itu pun hanya Rp100 per kg e. Karena tidak cukup akhirnya dialihkan ke Lingkungan Matras. Sementara dari KIP lain seperti 4 KIP Sinar Jaya kami tidak ada kompensasi sama sekali, malah kompensasi itu larinya ke masyarakat luar dari Kelurahan Matras,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini ada kabar bahwa KIP Sinar Jaya bakal nambah lagi satu unit KIP, sehingga menjadi 5 KIP. Sedangkan di pihak Kelurahan Matras tetap 3 KIP.

“Padahal masyarakat kami yang punya wilayah. Tapi kok masyarakat luar yang menikmati hasil tambang di wilayah kami ini. Kalau mereka ada kompensasinya ke masyarakat Matras ya tidak masalah, tapi ini dak jelas bang,” sambungnya.
Hal serupa diungkapkan beberapa anggota panitia 3 KIP Matras, yang menyebutkan dana kompensasi dari 4 KIP Sinar Jaya yang beroperasi di Laut Matras, larinya ke masyarakat luar, seperti Kelurahan Sinar Jaya, Lingkungan Bedeng Akeh, Jelutung, dan Kudai Utara.

“Ni yang lebih dak masuk akal e bro, KIP Sinar Jaya ni nambang e di Laut Matras, tapi kompensasi e bukan e ke masyarakat Matras. Tapi ke Kelurahan lain, yang jauh dari terdampak. Contoh e Kelurahan Sinar Jaya, Lingkungan Bedeng Akeh, Jelutung, same Kudai Utara,” ungkap panitia ini yang juga namanya tidak mau disebutkan.

Ditanya siapa yang mengkoordinir KIP Sinar Jaya, ia menyebut seseorang bernama Sopian, yang juga bukan warga Matras, melainkan warga Kelurahan Sinar Jaya.

“Sopian nama yang pengurus KIP Sinar Jaya tu. Biasa dipanggil Pian. Dia juga pengurus di KIP Pemda, pon sekarang ni mobil e ganti ganti bro,” ujarnya
Lebih parahnya lagi, kata sumber ini, Sopian warga Kelurahan Sinar Jaya yang disebut sebut sebagai pengurus 2 nama KIP, Sinar Jaya dan Pemda, justru masyarakat nya mendapat pula kompensasi dari KIP Pemda, tapi peruntukannya hanya Sopian yang tau, apakah sudah merata dibagikan kepada masyarakat Sinar Jaya?
“Sopian dan kelompoknya dapat juga kompensasi dari KIP Pemda, sebesar Rp 100 per kg, jadi doblee mereka ni dapat e. Alasan Sopian bahwa kelurahan mereka juga termasuk daerah pesisir, yang ku tahu, daerah mereka ni masuk kolong buaya, bukan pesisiran,” tandasnya.

Untuk mendapatkan keberimbangan dari informasi ini, Tim Media Jobber mengkonfirmasi kepada Sopian. Beberapa kali dihubungi Tim Media Jobber melalui pesan WA, Sopian belum bersedia berkomentar lebih jauh.

Sopian mengaku akan menjelaskan secara rinci dalam pertemuan saja. Namun hingga berita ini dinaikkan, Sopian belum bersedia bertemu Tim Jobber, dengan alasan masih sibuk dan banyak yang harus dikerjakan.

“Ketemu aja pak, kita cari waktu santai. Ini yang A1 yang akan kusampaikan. Takut nanti bapak salah dalam buat berita. Maaf tapi sebelumnya,” ujar Sopian, dalam pesan WAnya, Kamis (11/08/2022). (TJ)