Kota Jayapura, Investigasi.news – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua, Yerry Basri Mak, S.H., M.H., memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, dan Wakil Wali Kota, Rustan Saru. Menurutnya, kedua pemimpin tersebut menunjukkan respons cepat terhadap laporan dan keluhan masyarakat dengan langsung turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak).
“Begitu saya memberikan laporan tentang kondisi Pasar Youtefa, di mana para pedagang berjualan di sepanjang pinggiran jalan depan Lapangan Tembak dan area Road Race, tidak butuh waktu lama, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota langsung turun untuk memantau situasi di sana,” ujar Yerry kepada media, Rabu (12/03/2025).
Hal serupa terjadi saat Yerry menginformasikan kondisi jalan rusak di depan Hotel Suni, Distrik Abepura. Tak lama setelah laporan tersebut disampaikan, Wali Kota langsung memerintahkan Dinas PUPR untuk memperbaiki jalan tersebut.
“Tidak hanya itu, saat saya bersama beberapa media, termasuk Kabar Daerah, mengangkat isu maraknya perjudian di bekas Terminal Lama Pasar Jaya, dalam waktu kurang dari seminggu, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota langsung turun melakukan sidak ke lokasi tersebut. Ini luar biasa! Sebagai warga Kota Jayapura, saya merasa bangga memiliki pemimpin yang cepat tanggap seperti mereka,” tegas Yerry.
Di samping memberikan apresiasi, Yerry juga mendorong agar Pemerintah Kota Jayapura melakukan evaluasi dan pembenahan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), terutama dalam tata kelola anggaran negara.
“Saya berharap agar OPD yang dinilai kurang optimal dalam kinerja dan pelayanannya segera dievaluasi. Baik dalam hal pelayanan publik, proyek pembangunan fisik maupun non-fisik, belanja modal, serta penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Harus ada transparansi agar masyarakat tahu bagaimana anggaran dikelola,” tegasnya.
Yerry juga menekankan pentingnya perhatian terhadap hak-hak ASN, tenaga honorer, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Selain itu, ia mengingatkan agar ada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai regulasi dan transparan kepada rakyat.
“Kami berharap Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota juga memperhatikan kesejahteraan ASN, tenaga honorer, serta PPPK. Selain itu, penting juga untuk menata kembali organisasi dan kelembagaan agar tata kelola pemerintahan lebih baik dan akuntabel,” tutupnya.
(JO)
