Kabupaten Malang, Investigasi.news-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali bergerak ke daerah untuk memperkuat penerapan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, serta digitalisasi. Kali ini Anas bertemu dengan Bupati Malang M. Sanusi dan semua kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Malang, termasuk seluruh camat.
“Ayo kita fokus pada skala prioritas, karena tidak mungkin semua dikerjakan. Kepala dinas harus tahu skala prioritasnya, sehingga capaian kinerja lebih fokus dan terukur. Kalau kita tidak punya skala prioritas, semua sumberdaya di-‘bagito’ alias bagi roto (rata) pasti tidak akan optimal dampaknya ke masyarakat,” ujar Anas di Malang, Jumat (17/02).
Anas mencontohkan, misalnya bisa dipilih tiga prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM. “Dengan prioritas itu, maka hampir semua sumberdaya diarahkan ke sana. Contoh simpelnya, program olahraga harus dikaitkan dengan pariwisata, jadilah sport tourism, karena pariwisata menjadi prioritas,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Anas mengatakan, konsep kerja dengan skala prioritas ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dan tidak hanya mengarahkan, Presiden Jokowi dalam setiap fase kepemimpinannya selalu memiliki skala prioritas yang jelas.
Di Kementerian PANRB, lanjut Anas, juga telah ditetapkan tujuh skala prioritas, di antaranya pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, akselerasi MPP Digital, penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan IKN dan DOB Papua, serta transformasi sistem pendidikan ASN.
Anas juga memberi titik tekan pada penerapan reformasi birokrasi tematik. Mulai 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan Pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, bukan administrasi laporan, yaitu pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan sebagainya.
“Di Kabupaten Malang sudah cukup bagus. Kemiskinan sudah satu digit, di level 9 persen. Nanti kita lihat hasilnya, dengan strategi yang pas dan fokus skala prioritas, InsyaAllah akan terus turun. Demikian pula stunting, pengangguran, investasi, inflasi. Itu yang menentukan apakah indeks Reformasi Birokrasi di Malang akan meningkat nilainya atau menurun. Saya yakin Bapak Bupati Sanusi akan mampu meraih hasil positif, karena selama ini kinerjanya sudah terukur dengan baik,” ujar mantan Bupati Banyuwangi itu.
Sementara itu Bupati Malang M. Sanusi mengatakan, kehadiran Menteri PANRB diharap menjadi pemicu para ASN agar dapat berkinerja lebih baik lagi. Karena memang dia menilai sebagai ASN perlu memiliki rasa bangga melayani, dimana setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita (ASN) harus kedepankan jiwa melayani, begitupun juga dengan pimpinan harus melayani karena melayani ibadah bagi kita semua,” ucapnya. (guh/giar)
