Malut, Investigasi.news – Muhammad Bimbi kemarin siang diterbangkan ke Ternate dalam rangka di pindahkan dari lapas kelas IIB Sanana ke lapas Ternate, banyak komentar miring Bimbi dipindahkan karena khawatir terus membuka kebobrokan kasus proyek pengadaan BMHP senilai Rp 5 miliar yang bersumber dari dana BTT Pemda Sula Tahun 2021.
“Mereka (APH/Jaksa-red) merasa resah dengan nyanyian Bimbi, makanya rencananya Bimbi naik kapal ke Ternate jadi dipercepat dengan pesawat Trigana karena evakuasi Bimbi dari lapas Sanana ke Ternate bocor ke publik, jadi dipercepat”, ujar salah satu sumber investigasi (29/4).
Bukan hanya sumber investigasi yang mengatakan kalo APH dalam hal ini Jaksa di Kejari Sula saat ini merasa resah dan ’galau’, karena keluarga dari Bimbi juga mengatakan, jika banyak langkah dari Kejari Sula yang membingungkan, sehingga dengan mentersangkakan Bimbi seorang dianggap menumbalkan.
“Penahanan saudara kita Bimbi sudah lama sekali tanpa kejelasan kasus ini kapan disidangkan, kemudian pertanyaannya apa jaksa hanya tunggal mentersangkakan Bimbi kemudian tidak ada tersangka lainnya dan kasus ini ditutup? Atau bagaimana? ini jadi pertanyaan besar untuk kita semua”, ujar keluarga Bimbi yang berinisial DK (29/4).
Nyanyian Bimbi kemarin dianggap sumbang bagi mereka yang nyatanya terlibat dan menikmati uang haram Korupsi BTT 2021, namun sebaliknya menjadi nyanyian yang merdu bagi mereka yang gandrung akan keadilan dan harapan akan penuntasan kasus ini.
Dapat kita bayangkan, Korupsi dana BTT Pemda Sula yang awalnya hanya senilai Rp 2,5 miliar kemudian diubah menjadi Rp 28 miliar pada anggaran perubahan, dan faktanya sudah ditemukan tindak pidana korupsi, sedikitnya pada kasus proyek pengadaan BMHP senilai Rp 5 miliar dan patut dicurigai serta perlu dipertanyakan pengunaan anggaran sisa lainnya senilai Rp 23 miliar.
Aroma busuk konspirasi dan atau persengkongkolan jahat dalam merampok dana BTT, kemudian adanya skandal suap antara terperiksa dengan jaksa, praktek korupsi sampai kepada dugaan penggelapan pajak senilai ratusan juta, menjadi rahasia umum yang perlu diproses secara hukum, namun anehnya luput dari penciuman APH serta samar dari bidikan Jaksa di Kejari Sula, hingga masyarakat bertanya: apa mereka terlibat? Mereka sikat korupsi atau terlibat korupsi? MoU pemberantasan korupsi atau pengamanan korupsi???
( RL )
