Malut, Investigasi.news – Selama ini masyarakat pulau Mangoli di Kab. Kepulauan Sula, selalu dijadikan objek, apa lagi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) namun sejatinya mereka merasa dianaktirikan oleh pemerintah daerah Kab. Kepulauan Sula, akibat minimnya perhatian.
Hal demikian dikatakan Halim Umafgur, Ketua HPMS Cabang Sanana yang juga masyarakat Pulau Mangoli dari desa Auphonia di Kecamatan Mangoli Selatan.
“Itu yang kami rasakan sebagai masyarakat di Pulau Mangoli, padahal kami juga bagian dari negeri Dad Hia Ted Sua”, ujar Halim (5/5).
Misalnya saja wacana pemekaran pulau Mangoli itu seperti meninabobokan kami, karena kami tau itu sesuatu yang jauh dari realisasi, kemudian Kapal Roro Air Bus (KMP. Sula Bahagia) itu kami dijanjikan dari tahun lalu sampai kini belum beroperasi dan hanya pejabat yang bisa menikmati, belum lagi proyek jalan dan jembatan yang selalu bermasalah, juga soal jaringan internet yang ada tower tapi tidak ada jaringannya, beberapa hal yang disebutkan tadi sesungguhnya menjadi tanda bahwa konektivitas perhubungan di Mangoli itu buruk sekali, lanjut Halim.
“Jadi berhentilah dengan berbagai pencitraan, tapi kerja nyata ikhlas membangun negeri”, pungkas Halim.
Jika hari ini mereka bicara subsidi itu bukan suatu prestasi, tapi gagalkan pemerintah daerah membangun kemandirian ekonomi sehingga harus mensubsidi dan menjadi beban APBD, yang kedua penumpang Susi AIr itu terbatas dan dari kalangan, sangat tidak menyentuh masyarakat di akar rumput, saya justeru lebih setuju Pemda mensubsidi BBM para motoris atau minimal memberikan solusi ketersediaan BBM untuk mereka, karena moda transportasi Body Fiber atau Kong Boat itu menjadi ujung tombak konektivitas perhubungan laut masyarakat pulau Mangoli, kata Halim.
Ketua HPMS Sanana Halim Unafagur, berharap agar ada kesetaraan pembangunan di Kab. Kepulauan Sula, sehingga masyarakat di Pulau Mangoli tidak merasa dianaktirikan.
( RL )
