Malut, Investigasi.news – Mukhlis Fataruba, S.Sos, M.Si: Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPATTI-Ambon memberikan sorotan menyangkut aksi massa yang menggeruduk Istana Daerah beberapa malam lalu.
Kepada investigasi (9/8), akademisi asal Kepulauan Sula ini melihat bahwa aksi dari sekelompok orang yang notabene adalah pendukung salah satu bakal Paslon pada Pilkada Sula itu merupakan reaksi, penyebabnya adalah beredar dan viral ‘rekaman’ dugaan rapat oknum Pejabat Pemda Sula dengan para kepala desa yang didalamnya memuat pembahasan yang bersifat provokasi, hasutan serta ujaran kebencian.
“Saya melihat aksi tersebut sebagai sebab-akibat, justeru hal ini berbahaya jika kemudian pihak polres hanya mengeluarkan himbauan tanpa mengambil tindakan kepada oknum pejabat ini, karena mereka pemicu permasalahan”, ujar akademisi Mukhlis.
Tambahnya lagi, bahwa masyarakat memberikan KTP itu adalah hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan itu pilihan mereka secara demokratis, jadi jika ada yang mencoba untuk menghalang-halangi apalagi menghilangkan hak suara masyarakat yang memberikan KTP-nya maka itu adalah pelanggaran undang-undang yang wajib hukumnya diproses sesuai aturan yang berlaku.
”Oleh karena itu Suwandi Gani, Kamarudin Mahdi dan para Kepala Desa yang terlibat dalam rapat tersebut wajib diproses secara hukum, dan rekaman itu bukti kuat yang sudah terlanjur beredar di masyarakat, jangan kemudian terkesan ada pembiaran”, lanjut Mukhlis.
Pak Dosen Mukhlis khawatir jika pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sula tidak segera merespon laporan atau aduan pihak yang merasa dirugikan dengan adanya rekaman itu, potensi ada tindakan main hakim sendiri terhadap oknum pejabat Pemda Sula tadi.
“Jangan kemudian himbauan Kapolres kemarin seakan menjadi viagara bagi oknum pejabat Pemda Sula yang ada dalam rekaman tersebut, bahwasannya masyarakat sudah diredam, himbauan Kapolres bukan merupakan garansi jika rasa keadilan di masyarakat belum terpenuhi, terutama untuk masyarakat yang memberikan KTP nya secara ikhlas untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan tadi”, tutup Mukhlis.
Diketahui situasi politik pada tahapan Pilkada di Sula sempat menghangat saat Rabu sore (7/8) beredar rekaman rapat (diduga kuat) Suwandi Gani/Kabag Pemerintahan, Kamarudin Mahdi/Inspektur Pemda Sula bersama sejumlah Kades di Kepulauan Sula, dalam isi rekaman rapat tersebut patut diduga untuk menjegal verifikasi faktual (Verfak) Paslon Ihsan Umaternate-Darwis Gorontalo (ISDA).
Sayangnya kedua oknum pejabat Pemda Sula ini enggan buka suara terkait persoalan yang sedang viral di Kab. Kepulauan Sula.
(RL)
