Malut, Investigasi.news – Berbagai kejanggalan pada pencairan anggaran proyek BMHP senilai Rp 5 miliar satu persatu mulai terungkap.
Proyek pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibiayai dana BTT Tahun 2021 dinilai banyak yang tak lazim, apalagi pengurusan pencairan anggaran proyek ini hanya 2 hari, yakni tanggal 20 dan 21 Desember 2021.
”Mungkin menjadi record tercepat pencairan anggaran proyek di Sula hanya 2 hari”, ujar salah satu kontraktor di Sula (28/4).
Lebih lanjut kontraktor yang minta namanya tidak disebutkan mengatakan jika pajak dari proyek pengadaan itu senilai Rp 550 juta (11% dari nilai proyek).
“Dari dokumen itu tidak langsung di potong pajak, namun bisa saja terjadi karena proyek itu mereka anggap dalam kondisi darurat, namun kewajiban itu tetap harus disetorkan”, pungkas kontraktor tadi.
Investigasi menemukan dokumen bahwa SPPD dari Badan Keuangan Sula yang ditandatangani Gina Tidore (Kaban), mencairkan dana senilai Rp 5 miliar kepada dinas kesehatan, dan dinas kesehatan meneruskan melalui transfer Bank Maluku ke rekening Bank BNI pihak ketiga yakni PT. HAB. Lautan Bangsa dengan nilai yang sama tanpa dipotong pajak sepeserpun.
Tentu hal ini harus menjadi perhatian APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri/Kejari Sula, untuk memastikan bahwa potongan pajak tersebut masuk kedalam kas negara, hal ini mengingat bahwa proyek pengadaan ini belakangan terjadi permasalahan dengan ditahannya Muhammad Bimbi seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan ini.
Sementara itu Guna Tidore belum bersedia memberikan komentar menyangkut hal ini, awak media kami sudah coba menghubungi tapi tidak mendapatkan respon.
( RL )
