Malut, Investigasi.news – Front Perjuangan Demokrasi Maluku Utara Menggugat (FPD-Maklumat) menggelar demonstrasi mengecam dugaan pelanggaran pemilu yang mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan. Rais Kahar, Halid Rajak, dan Darmin Hi Hasyim disebut sebagai “bandit demokrasi” yang mempermainkan integritas pemilu. Aksi tersebut berlangsung didepan Kantor Bawslu RI, jumat ( 15/3/2024 ).
Menurut M. Reza A. S, Koordinator Lapangan FPD-Maklumat, pemilu 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan dipenuhi oleh drama politik yang mencemaskan. Dugaan penggelembungan suara hingga 12 ribu menjadi sorotan utama, dengan indikasi kuat operasi manipulasi yang terorganisir dengan baik di balik tirai kekuasaan pemerintahan daerah.
Permasalahan eskalatif melibatkan KPU dan BAWASLU Halmahera Selatan, yang disebut terlibat dalam kongkalikong yang merugikan integritas demokrasi. Rais Kahar dari BAWASLU dan Darmin Hi Hasyim dari KPU disebut sebagai dalang utama di balik skema kecurangan yang terstruktur dan masif.
Dugaan ini semakin diperkuat dengan penolakan 11 saksi partai politik terhadap hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat KPU Halmahera Selatan. Partai seperti PDI-P, Gerindra, Golkar, dan lainnya merasa bahwa hak suara rakyat mereka telah dicurangi.
Tak hanya itu, dugaan kejahatan suap pencalegan dalam pemilu 2024 di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi perhatian serius. Modus operandi beberapa oknum PPK yang mencurigakan untuk memanipulasi kemenangan calon juga menjadi sorotan.
Bukti transaksi online senilai 10 juta rupiah yang masuk ke rekening salah satu komisioner KPU Halmahera Selatan, Halid Rajak, menjadi bukti nyata yang harus ditindaklanjuti oleh DKPP. FPD-Maklumat menegaskan bahwa mereka akan terus mengorganisir demonstrasi dan mendesak panggilan serta evaluasi terhadap Rais Kahar, Halid Rajak, dan Darmin Hi Hasyim.
Prinsipnya, FPD-Maklumat menuntut adanya pengadilan terhadap Rais Kahar dan dua komisioner KPU Halmahera Selatan, Darmin HI Hasyim dan Halid Rajak, yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan. Keseriusan mereka ditunjukkan dengan penolakan terhadap seleksi KPU Provinsi Maluku Utara yang melibatkan Darmin Hi Hasyim, yang pernah mendapat sanksi keras dari DKPP.
Sumber : FPD-Maklumat
