AGAM SUMBAR – Sebanyak 43 orang ditemukan melanggar protokol kesehatan di kawasan pasar serikat Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada hari senin (14/6/2021).

Mereka ditemukan melanggar, ketika Satgas Covid-19 Kabupaten Agam melakukan operasi yustisi di wilayah tersebut.

Anggota Satpol PP Agam, Leni Purnama menyebutkan, pelanggar prokes ini diberi sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum. Namun dua orang diantaranya memilih bayar denda, masing-masingnya Rp100 ribu.

“Mereka pilih bayar denda karena tidak mau mengerjakan sanksi sosial. Hasil denda dimasukkan ke kas daerah,” terangnya.

Dikatakan Leni, setiap pelanggar didata dan diinput ke aplikasi Sipelada oleh petugas yang ditunjuk.

Leni mengatakan, operasi yustisi rutin dilaksanakan Satgas Covid-19 Agam, sebagai upaya pendisiplinan penerapan protokol kesehatan, terutama dalam pemakaian masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Operasi ini, katanya, juga upaya menegakkan Perda Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Tim operasi yustisi berjumlah 29 orang, yang berasal dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, BPBD dan Dinas Perhubungan.

DPRD Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, di Aula Utama DPRD setempat, Senin (14/6).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman didampingi Wakil Ketua Marga Indra Putra, dihadiri Sekda Agam Martias Wanto, Forkopimda, Anggota DPRD, dan Kepala OPD.

Nota penjelasan bupati yang disampaikan oleh Sekda Agam Martias Wanto mengatakan visi Kabupaten Agam tahun 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera, menuju agam mandiri, berprestasi yang madani.

“Visi tersebut mengandung dua kata kunci yang akan kita wujudkan yaitu agam maju dan masyarakat sejahtera. Agam maju dimaknai sebagai upaya untuk selalau melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan menyatukan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Sedangakan masyarakat sejahtera dimaknai sebagai situasi masyarakat agam yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya,” jelasnya.

Ia menyebutkan pencapaian agam maju dan perwujudan masyarakat sejahtera merupakan pondasi dalam menuju adam mandiri, berprestasi yang madani sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Agam tahun 2006-2025.

Selain itu, Sekda juga mengatakan visi tersebut dirumuskan dalam lima misi yang akan diimplementasikan secara bersama-sama yaitu misi satu, menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani, misi dua, membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata.

Selanjutnya, misi tiga, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana. Misi empat, membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter, dan misi lima, meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

(Humas DPRD Agam)

Tujuh Fraksi DPRD Agam sampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DRPD Agam Senin (14/6) di Aula Utama DPRD Agam

Rapat Paripurna penyampaian Padangan umum terhadap Ranperda Pertanggung jawaban APBD tahun 2020 dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Agam Suharman didampingi Wakil Ketua Marga Indra Putra dan dihadiri Bupati Agam yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs.Martias wanto MM,Forkopimda,Kepala OPD dan seluruh Anggota DPRD Agam

Dalam penyampaianya, Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Nesi harmita,ST memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah berserta jajaran atas pencapian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut katanya

” ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah betul-betul serius mengelola keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kami berharap dengan adanya pencapian seperti ini menjadi motifasi untuk kedepanyan dan bisa dipertahankan dan di tingkatkan jelasnya

Disamping itu Selama tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar 98,59 persen.”Nah yang menjadi pertanyaan kami dari Fraksi Gerindra bagaiman penjelasan Pemerintah Daerah dimasa Pademi ini,dimana semua pendapatan masyarakat menurun dan ekonomi terpuruk,namun agam justru berhasil merealisasikan

“Terkait dengan penggunaan anggaran dalam penangganan Covid-19,kami meminta penjelasan lebih detail.Terkait masalah tagihan PJU yang mencapai lebih kurang 1,5 Miliyar pertahunya,kami menilai tagihan tersebut cukup besar,maka dari itu fraksi gerindra meminta data yang lebih rinci tentang tagihan PJU yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah setiap tahunya jelasnya

Hal senada juga disampikan oleh Fraksi PKS Safrudin,SS,MM kita perlu mencermati bersama sejauh mana tingkat kemiskinan yang berkurang dengan stimulan APBD,berapa tingkat pengganguran diatasi serta apkah semua jenis pelayanan sudah memenuhi standar pelayan katanya

terkait laporan pelaksaan keuangan dan laporan keterangan pembangunan menjadi alat ukur sekaligus cermin kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anata rencana dan realisasi.

Secara substantif Laopran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2020 berupa Laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih,Neraca,Laporan Operasional,Laporan Arus Kas,dan Laporan Peubahan Ekuitas tuturnya

Selain itu Fraksi Demokrat-Nasdem Syahruddin juga menyampaikan bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang diusulkan oleh Anggota DPRD.Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana rapat terakhir antara Banggar dengan TAPD bahwa Pokir DPRD segera dilaksanakan,namun saat ini kami melihat belum ada tanda-tanda dilaksanaka,untuk itu kami dari Farkasi Demokrat Nasdem mempertanyakan,kapan dilaksanan Pokok-pokok Pikiran DPRD ini mohon dijelaskan

Disamping itu Fraksi PAN yang di sampaikan oleh Antonis,S,HI menyebutkan bahwa kenaikan angka silpa sampai 11 Miliyar lebih,walaupun dipengaruhi oleh sissa anggaran penangganan Covid-19,dari sini kita melihat adanya kegagalan di aspek perencanaan sehingga pelaksanaan tertunda

Selain itu untuk lebih transparan dan mudah dipahami,mohon juga rincian secara persentase dari 93,59 persen belanja daerah yang terealisasi yang digunakan untuk 4 hal yang tertuang dalam nota Pengantar yakni pertama Belanja operasi,kedua belanja Modal,ketiga belanja tidak terduga keempat belanja transfer

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Fairisman,DT.Piranggo menyeutkan adanya penurunan nilai aset disebabkan penghapusan aset akibat rusak berat dan hiah kepada pihak lain senilai Rp.60.727.377.032,13 kami mohon penjelasan apa saja aset aset tersebut dan dihibahkan kepada pihak lain,siapa pihak lain tersebut,mohon penjelasanya

“Yopi Eka Anroni,SE,ME dari Fraksi PPP juga menyampaikan bahwa untuk pembahasan rinci pertanggung jawaban APBD ini,fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) mengusulkan untuk membentuk pansus mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah

Terakhir Fraksi PBB dan HANURA,BERKARYA yang di sampaikan oleh M,Ater DT.Manambun juga menyebutkan bahwa pengelolan BUMD selama ini masih kurang efektif dan efisien.Untuk itu kedepanya kami sarankan agar lebih efektif dan efisein lagi

terkait langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mohon penjelasanya

Terkait Realisasi pajak Daerah tidak mencapai 100 persen,hanya 86,01 persen mohon penjelasanya.Ditambah saat sekarang ini kita sedang dilanda masa pandemi covid-19 semenatara sisa anggaran penanganan Covid-19 malah berlebih.Apa permasalahanya mohon penjelasnya.

(Humas Dprd Agam)

AGAM – Satgas Covid-19 Intensifkan pelaksanaan operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan penerapan protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah Kabupaten Agam.

Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan BPBD gelar operasi yustisi di wilayah Kecamatan Tilatang Kamang minggu (13/6),

Pada operasi ini, tim menjaring 52 orang yang ditemukan melanggar protokol kesehatan, sehingga mereka diberi sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Anggota Satpol PP Agam, Leni Purnama mengatakan, sasaran operasi ini adalah pusat keramaian seperti Pasar Pakan Kamih, objek wisata Banto Royo dan objek wisata Tirta Sari.

“Dari 52 orang yang ditemukan melanggar, 45 orang dijatuhkan sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum, dengan mengenakan rompi melanggar prokes,” ujarnya.

Sedangkan tujuh orang lainnya memilih untuk membayar denda, karena tidak mau melaksanakan sanksi sosial.

“Setiap pelanggar didata dan datanya diinput ke aplikasi Sipelada oleh petugas yang ditunjuk,” sebut Leni.(Aji)

AGAM – Bupati Agam Provinsi Sumatera Bara, Dr. H. Andri Warman bersama Wakil Bupati, Irwan Fikri, SH. Dt. Parpatiah observasi langsung kondisi Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Minggu (13/6/2021).

Kegiatan itu turut dihadiri Sekdakab. Agam, Martias Wanto, sejumlah Kepala OPD, Camat Tanjung Raya, Handria Asmi, Forkopimca Tanjung Raya dan lainnya.

“Hari ini kita keliling Danau Maninjau menggunakan speed boat. Dimana bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi danau saat ini,” kata Dr. H. Andri Warman.

Bupati Agam mengatakan, hasil dari kunjungan langsung ini akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, tanggal 17 Juni mendatang juga dijadualkan pembahasan secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.

“Untuk melaporkan bagaimana kondisi danau dan apa yang sudah kita laksanakan di seputaran Danau Maninjau dalam rangka revitalisasi danau. Dengan target pembenahan Keramba Jaring Apung (KJA) supaya mengurangi rusaknya lingkungan danau,”tukuknya.

Andri Warman menyebutkan, jika KJA sudah dibenahi kedepannya Pemerintah Kabupaten Agam akan mengembangkan objek wisata di seputaran Danau Maninjau.

“Hingga saat ini sudah ada investor yang ingin menanamkan modalnya di seputaran danau, tapi dengan catatan danau harus bersih. Untuk itu berbagai upaya dan program saat ini tengah digenjot oleh berbagai instansi, baik dari Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi bahkan pusat.”pungkasnya.

(Aji)

Agam–Membangun suatu daerah agar bisa lebih maju, harus dilakukan dengan bersama-sama, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuda, lembaga-lembaga di nagari, dan lain sebagainya.

Untuk itu, Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman, bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat di Sungai Batang, yaitu Angku Yus Dt Parpatiah, di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Jumat (11/06).

Bupati Agam, Dr. Andri Warman mengatakan, tujuan dari kunjungan tersebut selain mempererat tali silaturahmi, juga berdiskusi terkait program Pemerintah Kabupaten Agam, khususnya di bidang pendidikan, adat istiadat dan budaya.

“Sebagai salah seorang tokoh masyarakat dan budayawan, tentu beliau sangat paham terkait adat istiadat dan budaya di Minangkabau. Dengan arahan dan pendapat dari beliau, semoga adat istiadat, tradisi dan budaya Minangkabau, khususnya di Kabupaten Agam dapat dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya,” ujarnya.

Selain itu jelasnya, saat ini pihaknya tengah membentuk dan mengumpulkan beberapa orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, untuk dijadikan sebagai tenaga ahli. Hal ini dilakukan agar potensi yang ada di Kabupaten Agam dapat digali secara maksimal, mulai dari SDM, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya.

“Oleh sebab itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Agam, saya meminta kepada Angku Yus Dt Parpatiah, agar bersedia menjadi salah seorang tenaga ahli tersebut. Karena selain tokoh masyarakat, beliau juga merupakan seorang budayawan yang mengerti dan paham di bidang adat istiadat dan budaya Minangkabau,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Agam, Dr. Andri Warman, menjelaskan secara singkat terkait beberapa program dari pemerintah, khususnya di bidang pendidikan.

Sementara itu, Angku Yus Dt Parpatiah setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati Agam, ia sangat setuju dan mendukung semua program tersebut.

“Dari penjelasan Bupati Agam tadi, saya pribadi sangat mendukung apa-apa yang menjadi pogram beliau, khususnya bidang pendidikan, adat istiadat, dan budaya,” ujarnya.

“Hendaknya kita harus bersama-sama, sarantak, saayun, salangkah, dalam membangun nagari. Sesuai dengan harapannya, agar saya bisa mendampingi beliau dalam hal yang berkaitan dengan adat istiadat, insyaallah saya bersedia dan berusaha semampu saya untuk membantu beliau,” ujarnya. (Aji)