Padang, Investigasi.news-Bank BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari meluncurkan program Melawan Rentenir di Ranah Minang (Marandang) dengan Kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) di auditorium Gubernuran.

“Rentenir ini kadang-kadang menjadi beban bagi usaha super mikro karena bunganya yang mencekik. Ini yang coba diantisipasi Bank Nagari dengan terobosan program Marandang ini,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat peluncuran di Auditorium Gubernuran di Padang, Senin (26/7/2021).

Menurut Gubernur, masyarakat yang terjerat praktik rente hanya akan jadi pencari uang bagi rentenir karena bunganya yang tinggi sehingga lama kelamaan akan makin terjerat.

Dengan hadirnya program marandang akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha.

“Dalam masa pandemi COVID-19 memang perlu terobosan yang dilakukan untuk bisa membantu usaha mikro kecil agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang,” ujarnya.

Ia menyebut pemerintah daerah juga akan berupaya memberikan keringanan lebih diantaranya dengan “membeli” bunga bank dari pinjaman usaha super mikro.

“Dalam pertemuan dengan bupati/wali kota ada yang berinsiatif akan membeli bunga pinjaman di bank sehingga pinjaman di masyarakat akan lebih rendah bunganya,” ujarnya.

Ia berharap dengan program Bank Nagari dan bantuan pemerintah tersebut kesejahteraan masyarakat akan bisa tingkatkan.

Dirut Bank Nagari M. Irsyad mengatakan Program KUR Super Mikro yaitu Marandang (Melawan Rentenir di Ranah Minang) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu perekonomian usaha mikro dalam masa sulit akibat pandemi.

“Kita mendorong perekonomian, mendorong usaha mikro dengan program ini,” katanya.

Program itu tidak perlu agunan, cukup usaha yang layak. Lama usaha juga bisa kurang dari enam bulan. “Bunganya hanya 6 persen setahun. Bahkan sampai akhir tahun 2021 pemerintah memberikan subsidi bunga 3 persen sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga 3 persen.

Ia melanjutkan karena tujuannya melawan keberadaan rentenir, maka harus bisa menciptakan proses kredit pembiayaan cepat dan syarat yang mudah.

Bank nagari telah didukung aplikasi untuk memberikan segala kemudahan itu dengan proses pencairan cukup cepat 2-3 hari.

Kepala OJK Perwakilan Sumbar, Yusri mengapresiasi program dari Bank Nagari tersebut dan berharap itu bisa menjadi solusi bagi usaha mikro di Sumbar

Ia menyebut persoalan bagi masyarakat yang berusaha di sektor mikro bukan suku bunga tetapi ketersediaan akses ke lembaga pembiayaan formal dan proses yang cepat disamping syarat yang mudah.

“Kalau rentenir, kapanpun orang mau, hari itu bisa langsung cair. Ini tantangan bagi perbankan untuk bisa melakukan hal yang sama,” katanya.

Ia berharap program itu tidak hanya dilakukan oleh Bank Nagari tetapi juga bisa dilakukan perbankan lain.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

PADANG, investigasi.news-Gubenur Sumatera Barat Mahyeldi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk 19 kabupaten dan kota di daerah itu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk lembaga keuangan guna memperkuat modal.

“Terbentuknya TPAKD di seluruh daerah di Sumbar akan meningkatkan literasi dan pemahaman serta akses masyarakat termasuk pelaku usaha mikro pada lembaga keuangan sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan,” katanya di Padang, Senin (26/7/2021).

Ia mengatakan itu saat pengukuhan TPAKD dan peluncuran produk keuangan “Marandang” Bank Nagari di Auditorium Gubernuran.

Menurut gubernur dengan dikukuhkannya TPAKD di seluruh daerah itu, Sumbar masuk 10 provinsi tercepat dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Diharapkan TPAKD bisa segera menjalankan fungsinya untuk meningkatkan literasi dan pemahaman tentang lembaga keuangan sehingga makin banyak masyarakat yang bisa mengakses permodalan.

Potensi yang ada di Sumbar sangat banyak seperti di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, songket tenun, kuliner dan banyak usaha super mikro. Selama ini belum semua yang punya akses ke lembaga keuangan.

Keterbatasan akses itu sebagian karena tidak memiliki pemahaman cara mengakses produk di lembaga keuangan. Dengan adanya TPAKD diharapkan bisa menjadi solusi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Sementara itu Kepala OJK Sumbar, Yusri mengatakan terbentuknya TPAKD di semua daerah itu tidak lepas dari upaya dan dukungan gubernur, bupati dan wali kota se-Sumbar.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian kepala daerah ini,” katanya.

Ia optimis TPAKD bisa menjadi ajang secara bersama-sama untuk mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik. Di masa pandemi perlu ide dan kreatifitas untuk mendorong perekonomian agar bisa terus berkembang.

“Dalam TPAKD kita bisa merumuskan dan mendiskusikan ide-ide untuk mendorong perekonomian rakyat itu,” katanya.

Berdasarkan data survei 2019, tingkat literasi masyarakat Sumbar terhadap jasa keuangan formal baru 34,55 persen, sementara tingkat inklusi 66,75 persen atau masih di bawah nasional.

“Dengan adanya TPAKD diharapkan target literasi dan inklusi hingga 90 persen yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa tercapai,” katanya.

Dasar kerja TPAKD nantinya adalah potensi yang ada di masing-masing daerah sehingga perkembangannya bisa lebih cepat.

Ikut hadir pada acara terebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan, Plt Sekda Sumbar, bupati wali kota se-Sumbar dan pengurus TPAKD.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

PADANG, Investigasi.news – Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2021 disertai rekomendasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, menyebabkan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu kembali diminta mengambil kebijakan memperpanjang penerapan PPKM Level 4 terhitung dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Kota Padang ikut dikelompokkan bersama 45 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali yang diminta Pemerintah Pusat menerapkan PPKM Level 4 selama delapan hari ke depan.

Adapun terkait beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan hal itu antara lain yakni; Level Asesmen Pandemi tingkat ‘4’, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau Bed Occupancy Rate (BOR) lebih dari 65%, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50 persen dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Padang Hendri Septa kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang PPKM Level 4 Pencegahan Pandemi Covid-19 ter tanggal 25 Juli 2021. Tercatat, SE ini merupakan SE ke empat kalinya terkait PPKM yang dikeluarkan oleh orang nomor satu di Kota Padang tersebut sejauh ini.

SE bernomorkan 400.660/BPBD-Pdg/VII/2021 itu, diterbitkan wali kota usai melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan para kepala OPD terkait kediaman resminya, Minggu malam (25/7/2021).

Hadir unsur Forkopimda Padang dalam kesempatan itu diantaranya Dandim 0312/Padang Kolonel Inf M. Ghoffar Ngismangil, Kapolresta Padang diwakili Kabag Ops Kompol Andi Lorena dan Kasat Intel Akp Ridwan.

Sementara dari jajaran Pemko Padang terlibat Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Sekretaris BPBD Robert Chandra Eka Putra, Kakan Kesbangpol Tarmizi Ismail serta Kabag Prokopim Amrizal Rengganis dan lainnya.

Wali Kota Hendri Septa mengatakan, bahwa SE yang dikeluarkannya ini dilakukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Padang selama delapan hari ke depan.

“SE ini saya terbitkan mengacu sesuai arahan bapak Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait perpanjangan PPKM Level 4. Menurut pak Presiden, pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya, jika kasus Covid-19 mulai terkendali bukan tidak mungkin PPKM Level 4 ini bisa dilonggarkan selesai dari 2 Agustus 2021 nanti. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka di 3 Agustus 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan status PPKM secara bertahap,” terang wako.

Terkait SE teranyar yang dikeluarkannya, Wako Hendri Septa pun menyebut penerapannya terhitung mulai Senin 26 Juli 2021. Ia pun mengaku telah mengupayakan formulanya demi memikirkan nasib masyarakat dari dampak perpanjangan PPKM Level 4 tersebut. Sebagaimana terdapat 21 poin di dalam SE yang berisikan aturan dan kebijakan yang wajib disikapi seluruh pihak dan masyarakat di Kota Padang.

“Tujuan ini semua adalah demi mendukung kesuksesan penerapan PPKM Level 4 di Padang yang diperpanjang selama delapan hari ke depan. Kita tentu sangat berharap, setelah itu kondisi Kota Padang bisa kembali membaik dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. Kita mohon betul kekompakan dan dukungan semua warga Padang dalam menjalankan aturan di masa PPKM Level 4 ini,” ujarnya.

“Mudah-mudahan PPKM tidak diperpanjang lagi nantinya. Kita sangat paham dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini bagi masyarakat, namun tren kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan juga harus dikendalikan,” sambung wako lirih.

Lebih jauh orang nomor satu di Kota Padang itu menjelaskan, dari 21 poin yang tertuang di dalam SE tersebut hanya sedikit mengalami perubahan dibandingkan SE yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Untuk poin yang baru ditambahkan dalam SE ini adalah, meminta peran Satgas Covid-19 Kelurahan yang beranggotakan Lurah bersama RW/RT, Bhabinkamtibas, Babinsa, LPM dan seluruh komponen masyarakat agar selama PPKM Level 4 dapat melakukan penyekatan dan pengecekan bagi masyarakat yang masuk atau datang ke lingkungan masing-masing dengan wajib menunjukkan beberapa persyaratan,” jelas Wako.

“Diantaranya menunjukkan PCR H-2/Rapid Antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar provinsi, lalu melihatkan sertifikat vaksin Covid-19 (minimal 1 kali vaksi pertama) dan meminta masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19,” jelasnya lagi.

Sementara, tambah wali kota, untuk proses penyekatan yang sebelumnya dilakukan di enam titik pintu masuk ke Kota Padang sekarang dialihkan atau difokuskan kepada penyekatan di setiap kelurahan melalui Satgas Covid-19 yang ada di setiap kelurahan di Kota Padang.

“Untuk pengawasan kegiatan tersebut, akan dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Padang yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, BPBD, Sat Pol PP dan Camat di masing-masing wilayah. Jadi ada beberapa hal dan poin-poin yang harus ditaati oleh seluruh warga Kota Padang selama perpanjangan PPKM Level 4 ini diberlakukan. Oleh karena itu, bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai Perda Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” lanjutnya.

“Maka itu atas nama Pemko Padang, kita berharap dan memohon kepada warga Kota Padang untuk dapat mentaati semua aturan yang telah diberikan di dalam SE ini. PPKM Darurat ini terpaksa dilakukan pemerintah dikarenakan kondisi dan situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Kita tentu berharap badai ini segera berlalu,” harap Wako.

Sementara itu jelas Hendri Septa lagi, terkait aturan lainnya pada penerapan PPKM Level 4 selama delapan hari ke depan masih sama. Mulai dari aturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH) atau bekerja di rumah. Sebaliknya kegiatan pada sektor esensial dilakukan pembagian untuk persentase karyawan/karyawati yang WFH.

Sementara sektor kritikal terkait kesehatan, keamanan serta yang berhubungan dengan kebutuhan logistik dan bahan pangan pokok serta sektor esensial lainnya masih dibolehkan.

“Untuk pusat perbelanjaan, mal, sawalayan dan mini market yang sebelumnya dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB kini kita longgarkan sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara pasar tradisional hingga pukul 20.00 WIB. Sedangkan bagi pelaku usaha loundry, toko, bengkel kecil, burber shop, salon, outlet hp, PKL, cuci kendaraan dan warung kelontong jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Apotik dan toko obat tetap buka 24 jam,” jelasnya.

Selanjutnya urai wako lagi, terkait pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum baik di warung, rumah makan, kafe serta bagi pedagang kaki lima (PKL) jam operasional hanya dibolehkan sampai pukul 21.00 WIB dan waktu makan pengunjung maksimal hanya 30 menit dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Kapasitas tempat duduknya hanya 25 persen dari luas ruangan atau tempat usaha dan diutamakan bagi layanan melalui pesan antar atau dibawa pulang. Begitu juga hal yang sama juga diterapkan di pusat perbelanjaan atau mal,” sambungnya.

Begitu juga terusnya, terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat. Sementara perihal pelaksanaan ibadah seperti di masjid/musala atau rumah ibadah agama lainnya boleh dilaksanakan dengan prokes yang sangat ketat.

“Adapun untuk kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan sementara waktu selama PPKM Level 4 kecuali untuk pernikahan hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang di rumah atau pun di KUA,” terusnya

Sementara paparnya, terkait pelaksanaan kegiatan pada area publik termasuk tempat wisata, bioskop dan tempat permainan anak-anak atau kegiatan yang menimbulkan keramaian lainnya ditutup sementara waktu. Terkait rapat dan seminar dengan luar jaringan (luring) ditiadakan.

“Selanjutnya untuk penggunaan transportasi umum seperti angkot dan angkutan massal lainnya tetap dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas 70 persen dari kapasitas kendaraan dan penerapan prokes yang ketat,” ujar Wako menerangkan.(Dv/BT/AR/Prokompim Pdg)