Padang, Investigasi

Sepasang penganten baru kaget begitu didatangi Wali Kota Padang Hendri Septa. Usai mengucap ijab kabul di Masjid Babussalam, Sawahan, Padang, keduanya diberi “kado” oleh Wali Kota Padang, Jumat (2/7/2021).

Kedatangan Wali Kota Padang memang tidak disangka-sangka. Di depan penghulu yang menikahkan kedua penganten baru itu, Hendri Septa menyerahkan seluruh dokumen administrasi kependudukan mereka.

“Syukur alhamdulillah, kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kota Padang yang sudah mengantarkan kelengkapan administrasi kependudukan kami,”sebut penganten pria, Perinaldi.

Sebuah “kado” istimewa yang diberikan Wali Kota Padang yakni “Siap Nikah Dapat Dokumen Kependudukan” (Sikado). Dua jenis administrasi kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru, diterima kedua penganten. Usai mengucap janji di depan penghulu, KTP dan KK yang diterima pasangan baru itu sudah berubah status menjadi menikah.

“Setelah ini (menikah), kami tidak perlu mendatangi Kantor Disdukcapil lagi, kami menjadi terbantu,”sebut Perinaldi sambil tersenyum bersama pasangannya, Riska Alida.

Sementara, Wali Kota Padang Hendri Septa menyebut, “Sikado” merupakan inovasi baru yang digagas Dinas Dukcapil. Inovasi ini resmi dilaunching pada 2 Juli 2021. “Sikado” untuk memudahkan penganten baru, tidak perlu berurusan administrasi kependudukan setelah menikah.

“Mulai hari ini, seluruh penganten baru di Padang, setelah mengucap ijabl kabul akan menerima dokumen lainnya,” terang Hendri Septa.

Selain menerima buku nikah, kartu nikah, KTP dan KK, penganten baru juga mendapatkan KK perubahan untuk kedua orangtua masing-masing mempelai.

“Ini adalah bentuk perhatian yang kami berikan kepada masyarakat, kita ingin memberikan pelayanan prima dengan menjemput bola,” sebut Hendri Septa.

Plt Kepala Dukcapil Kota Padang Edi Hasymi mengungkapkan, pasangan penganten yang baru saja menikah pada hari Jumat, langsung mendapat adminduk. Adminduk itu diantarkan langsung jika lokasi menikah berada tidak jauh dari Kantor Dukcapil.

“Karena mencetak dokumen tersebut tidak boleh mendahului dari hari pernikahan,” katanya.

Sedangkan bagi penganten yang menikah pada hari Sabtu atau Minggu, tidak perlu gusar. Adminduk baru akan dapat diperoleh pada hari Senin.

“Data yang menikah pada Sabtu dan Minggu sudah masuk ke KUA, pengambilan adminduk dapat dilakukan pada hari Senin ketika jam kerja,” sebut Edi Hasymi.

Launching “Sikado” di Masjid Babussalam dihadiri sejumlah pemangku kepentingan Pemko Padang. Nampak hadir di antaranya Asisten III Didi Aryadi, Kabid Pencatatan dan Inovasi Pelayanan Publik Disdukcapil Padang Welzi Ananda, Camat Padang Timur Siska Meilani. Juga tampak hadir perwakilan dari Kemenag Kota Padang, KUA, dan lainnya.

(Rel)

Padang, Investigasi

Menanggapi situasi terkini dan mengganasnya sebaran Corona Virus Disease19 dan angka kematian Covid19 di Indonesia menjadi perhatian serius Organiasi Banteng Muda Indomesia (BMI) Sumatera Barat.

Menyikapi hal ini, BMI Sumbar yang dikomandoi Dian Ikhwan, dan kawan-kawan melakukan aksi turun kejalan sosialiasi bahaya dari virus corona jenis varian Delta yang mengganas di wilayah Jakarta, Jawa Barat hingga Kepulauan Bali.

“Ini sangat serius, varian corona ini menyerang semua kalangan baik dewasa maupun anak-anak, kita tidak boleh anggap sepele dan remeh, kita harus waspada, mawas diri serta mematuhi protokol kesehatan setiap saat dalam beraktifitas,” Ujar Dian Ikhwan eks aktifis kampus Unand ini disela sela membagikan masker kepada sopir angkot, Jumat siang (2/7).

Dijelaskan Dian Ikhwan, BMI Sumatera Barat berupaya membagikan masker gratis kepada masyarakat di kota Padang sebagai upaya melindungi diri dari bahaya Covid 19. “Kita bagikan masker ini agar warga jangan lengah, Covid masih ada disekitar kita”, Ujar Dian Ikhwan.

Kegiatan aksi bagi-bagi masker yang dilakukan BMI Sumbar ini menyasar warga kota Padang yang sedang melaksanakan aktifitas keseharian di Kota Padang, kegiatan tersebut dipusatkan di seputaran simpang Presiden lampu merah samping kantor DPRD Sumbar.

Kegiatan aksi kemanusiaan untuk menjaga kesehatan yang dilakukan oleh BMI Sumbar ini dimulai pukul 10.00WIB pagi hari hingga pukul 11.30 WIB menjelang Jum’atan.

Koordinator aksi kemanusiaan dan kesehatan BMI Sumbar, Hardi Hidayat menjelaskan aksi yang dilakukan oleh BMI Sumbar adalah membagikan 500 paket masker serta pamflet edukasi tentang Covid19 kepada masyarakat pengguna transportasi di Kota Padang.

Dikatakan Hardi Hidayat, tujuan pelaksanaan kegiatan aksi kemanusiaan BMI Sumbar ini dimaksudkan untuk menghimbau kepada masyarakat Sumbar untuk kembali membiasakan diri menggunakan masker saat bepergian keluar rumah di kala Pandemi yang belakangan ini mulai memasuki periode second wave. Ujarnya.

Ditegaskan oleh Hardi Hidayat, sebagaimana diketahui bahwa situasi terkini di Jawa & Bali sudah memasuki PSBB ketat yang akan dilaksanakan mulai 3 Juli 2021. ini menurutnya perlu dicermati, bahwa ada alasan tertentu yang menyebabkan pengetatan diwilayah ini oleh satuan gugus tugas dan pemerintah.

Untuk itu ia berharap dan rekan-rekannya di BMI Sumbar, bahwa pemberlakukan PSBB Ketat di Jawa Bali tidak harus menular hingga di Sumbar yg akan mengakibatkan kegiatan ekonomi masyarakat Sumbar dan kota Padang khususnya menjadi terhambat yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi lemah. Tegasnya.

Untuk itu ia menghimbau, semua pihak di Sumbar, dalam upaya mewujudkan ini, diperlukan kerjasama seluruh komponen masyarakat termasuk Ormas untuk saling mengingatkan pentingnya memakai masker dan melaksanakan protokol kesehatan yang berkelanjutan.

Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat kembali membiasakan diri memakai masker, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan segera mengikuti program vaksin gratis oleh pemerintah.

(Tim)

PADANG, INVESTIGASI

Wali Kota Padang Hendri Septa menghadiri launching aplikasi e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diluncurkan langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik di dampingi Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (2/7/2021). Kegiatan itu diikuti wali kota/bupati se-Sumbar.

Wali Kota Hendri Septa pun mengaku atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik atas dilaunchingnya e-Perda dalam rangka pengawasan Perda kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

“Kita di Kota Padang menyambut baik seiring telah dilaunchingnya e-Perda ini sebagai layanan berbasis digital yang digunakan oleh pemerintah. Dimana tujuannya adalah agar proses penyusunan Perda antara pusat dan daerah bisa berjalan lebih efisien. Jadi kita sangat mendukung dengan adanya aplikasi e-Perda ini karena dapat digunakan agar publik mengetahui proses penyusunan Perda,” ucapnya kepada wartawan usai kegiatan.

Selain itu, dengan adanya terobosan ini, kata Hendri, masyarakat, media dan pemerintah daerah diberikan ruang untuk melihat serta mempelajari proses pembuatan sebuah Perda.

Sementara itu dalam sambutannya, Dirjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan, aplikasi e-Perda diluncurkan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya ‘clean and good governance’.

Lanjutnya, ini juga sebagai wujud implementasi amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa sistem e-Perda merupakan suatu bagian dari SIPD yang memberikan data dan informasi dalam suatu proses pembentukan Perda dan Perkada yaitu melalui konsultasi dan fasilitasi.

“e-Perda merupakan instrumen yang digunakan agar publik mengetahui proses penyusunan Perda, hingga bisa berjalan lebih efektif, cepat dan akuntabel, dan memberikan ruang kepada media untuk melihat isi dari regulasi yang dibuat Perda, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Akmal.

Lebih lanjut Akmal pun berharap layanan berbasis teknologi itu dapat membuat rancangan produk hukum daerah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta minim penyimpangan.

“Aplikasi e-Perda merupakan sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah berbasis elektronik yang disiapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah Kemendagri. Salah satu keuntungan terobosan tersebut yakni membuat konsultasi lebih efisien tanpa harus tatap muka,” bebernya.

(Prokompim Pdg)