Nasional-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi meluncurkan Layanan Pengukuran Terjadwal bagi seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-DIY sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi layanan, khususnya pada proses pengukuran bidang tanah yang kini dirancang lebih terencana, transparan, dan memiliki kepastian waktu.
“Dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kejelasan jadwal pengukuran sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien,” kata Kepala Kanwil BPN DIY, Sepyo Achanto di Yogyakarta, Kamis (30/4).
Ia menyampaikan bahwa inovasi layanan pengukuran terjadwal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan. Ia menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan di seluruh satuan kerja agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tri Harnanto, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Hinu Riwayanto Kehadiran keduanya menjadi bentuk komitmen Kantah
Turut memberikan sambutan secara daring melalui platform Zoom, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Yoga Suwarna yang menyampaikan dukungannya terhadap implementasi layanan ini. Ia menekankan bahwa layanan pengukuran terjadwal merupakan bagian dari transformasi digital dan peningkatan standar pelayanan yang harus diimplementasikan secara optimal di seluruh Indonesia, guna memberikan kepastian layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN DIYDicky Zulkarnain memberikan pemaparan teknis terkait pelaksanaan layanan pengukuran terjadwal. Materi yang disampaikan mencakup mekanisme pengajuan, penjadwalan, hingga pelaksanaan pengukuran di lapangan, guna memastikan keseragaman dan standar pelayanan di seluruh Kantor Pertanahan se-DIY.
Dengan diluncurkannya layanan ini, diharapkan seluruh Kantor Pertanahan di wilayah DIY dapat mengimplementasikan sistem pengukuran yang lebih terstruktur, sehingga mampu memberikan pelayanan prima, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. ( Wahyu)
