Malut, Investigasi.News – Front Aktivis Maluku Utara Anti Korupsi menyoroti proyek Sabo Dam Rua di Kota Ternate yang dinilai layak menjadi cermin dugaan kegagalan pembangunan di tubuh Balai Wilayah Sungai Maluku Utara.
Sorotan ini mengemuka dalam aksi yang digelar di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Massa mendesak adanya penyelidikan terhadap proyek senilai kurang lebih Rp42 miliar yang disebut mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Koordinator aksi, Rizal Damola, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas hasil serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Jika proyek strategis bernilai puluhan miliar rupiah mengalami kerusakan dalam kurun waktu sekitar satu tahun, maka hal ini patut dipertanyakan. Jangan sampai ada pemborosan anggaran negara yang berujung pada dugaan pengurangan volume pekerjaan,” tegasnya.
Menurut Rizal, Sabo Dam Rua memiliki fungsi vital sebagai infrastruktur pengendali sedimen sekaligus mitigasi banjir bandang dan lahar dingin dari kawasan Gunung Gamalama. Karena itu, kerusakan proyek dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat Kota Ternate.
Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera turun tangan melakukan investigasi, termasuk memanggil dan memeriksa Kepala BWS Maluku Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta kontraktor pelaksana.
“Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut aspek keselamatan warga,” ujarnya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Rizal menilai Kementerian Pekerjaan Umum perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BWS Maluku Utara. Jabatan kepala balai disebut memiliki tanggung jawab strategis dalam pengendalian dan akuntabilitas seluruh proyek di wilayahnya.
“Jika proyek bernilai besar cepat rusak, patut diduga ada ketidakberesan. Kami mendesak pencopotan Kepala BWS serta evaluasi terhadap PPK di lingkungan BWS Maluku Utara,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanggung jawab teknis juga melekat pada PPK, termasuk Muhamad Irwan, yang memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi kontrak.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi kelemahan konstruksi, perencanaan yang tidak matang, atau ketidaksesuaian antara progres fisik dan anggaran, maka evaluasi terhadap PPK dan kontraktor merupakan langkah yang tidak bisa ditawar.
Rizal menekankan bahwa proyek dengan nilai besar namun hasil tidak maksimal harus ditelusuri lebih dalam. Ia mendorong KPK menggunakan kewenangannya untuk mengaudit dokumen kontrak, memeriksa progres fisik, serta melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Panggil semua pihak terkait, periksa dokumen, dan lakukan audit lapangan. Itu langkah penting untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan,” tandasnya. Jk
