Oku Timur, Investigasi.News – Dugaan pungutan Rp442 juta yang menyeret Camat Buay Pemuka Peliung, Andrian Helmi, S.K.M., M.M., bersama Kasi PMD Kecamatan, bukan persoalan receh yang bisa diselesaikan dengan diam. Dugaan setoran dari 13 kepala desa tersebut harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa meminta, siapa menyerahkan, siapa menerima, dan untuk kepentingan apa uang itu dikumpulkan?
Di tengah mencuatnya perkara tersebut, Kepala Desa Negeri Agung Jaya, H. Sukarman, turut menjadi sorotan. Upaya konfirmasi awak media melalui pesan singkat dan telepon belum mendapatkan jawaban. Nomor telepon yang digunakan juga tidak dapat dihubungi.
Pada Juni 2026, pengelolaan Dana Desa Negeri Agung Jaya Tahun Anggaran 2024–2025 juga pernah disorot terkait dugaan ketidakwajaran pengadaan 90 unit lampu jalan dengan pagu Rp76,5 juta. Dugaan markup tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan harga satuan, spesifikasi, bukti pembelian, dan kondisi fisik barang.
Kini dua persoalan berbeda sama-sama menuntut kejelasan: dugaan setoran kepada pihak kecamatan dan transparansi penggunaan anggaran desa.
Apakah keduanya memiliki keterkaitan?
Audit menyeluruh terhadap Desa Negeri Agung Jaya perlu dilakukan. Periksa APBDesa, realisasi kegiatan, transaksi pengadaan lampu jalan, bukti pembayaran, hingga kesesuaian barang di lapangan.
Kejaksaan Negeri dan Polres OKU Timur juga didesak menelusuri dugaan pungutan Rp442 juta dari 13 desa. Seluruh kepala desa yang disebut perlu dimintai keterangan, termasuk memeriksa bukti penyerahan dan aliran uang.
Bupati OKU Timur pun tidak boleh membiarkan persoalan ini berhenti sebagai polemik pemberitaan. Pengawasan harus berjalan tanpa tebang pilih, baik terhadap pejabat kecamatan maupun pemerintahan desa.
Kepala Desa Negeri Agung Jaya dan Camat Buay Pemuka Peliung harus diberikan ruang untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka.
Rp442 juta bukan angka kecil. Rp76,5 juta bukan pula anggaran yang boleh luput dari pemeriksaan. Setiap rupiah uang publik wajib memiliki dasar penggunaan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Jika tidak ada penyimpangan, buktikan melalui dokumen dan pemeriksaan terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, proses tanpa pandang jabatan.
Investigasi.News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Yang harus dilindungi bukan jabatan, bukan kekuasaan, dan bukan kepentingan kelompok. Yang harus dilindungi adalah uang rakyat dan kebenaran!
M Budy
