Malut | Investigasi.news — Drama dugaan penipuan dan penggelapan dana 45 jamaah umroh kian memanas. Upaya hukum melalui permohonan PKPU terhadap PT Bettravel Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi ditolak. Namun, alih-alih menjadi kemunduran, penolakan ini justru disebut sebagai “pintu pembongkaran” skandal yang lebih besar.
Kuasa hukum korban, Mursid Ar Rahman, SH, C.LA, menegaskan bahwa langkah PKPU sejak awal memang bagian dari strategi hukum untuk menguak fakta yang selama ini tersembunyi.
“Ditolak bukan berarti kami kalah. Justru ini memperkuat laporan pidana kami di Polda Maluku Utara. Karena dalam ranah perdata PKPU, dianggap tidak ada utang. Nah, di situlah letak persoalannya,” tegas Mursid, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, tim hukum kini telah mengantongi sejumlah bukti krusial, mulai dari mutasi rekening, surat pernyataan, hingga dokumen pengembalian dana yang diduga menjadi bagian dari rangkaian praktik bermasalah.
“Kami tidak main-main. Bukti sudah kami pegang. Ini bukan sekadar dugaan, tapi rangkaian fakta yang akan kami buka satu per satu,” ujarnya dengan nada tegas.
Yang lebih mengejutkan, Mursid mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian antara pernyataan pihak perusahaan dengan fakta di lapangan. PT Bettravel Indonesia disebut mengklaim tidak menerima aliran dana dari pihak tertentu, namun hasil penelusuran tim hukum justru menunjukkan sebaliknya.
“Mereka bilang tidak ada uang masuk. Tapi setelah kami telusuri secara detail, faktanya ada. Ini yang akan kami bawa ke ranah pidana,” ungkapnya.
Ia menambahkan, unsur penipuan dan penggelapan dinilai sudah sangat kuat dan kini tinggal menunggu proses hukum di kepolisian untuk membuktikannya secara terang.
“Setiap pengacara punya strategi. Penolakan ini bukan kegagalan, tapi cara kami memancing fakta agar terbuka. Semua bukti akan kami serahkan ke aparat penegak hukum,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Mursid mengingatkan masyarakat Maluku Utara agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang menyesatkan, serta lebih berhati-hati dalam memilih travel umroh dan haji.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Waspada, teliti, dan pastikan legalitas travel sebelum berangkat,” pungkasnya.
(Jk)
