PASAMAN, Investigasi.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan pengawasan dan pendampingan hukum. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan setiap kebijakan dan administrasi pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen itu ditunjukkan Bupati Pasaman Welly Suhery melalui pertemuan bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Hendi Arifin dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi di Kantor Kejati Sumbar, Padang, Rabu (4/11).
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemkab Pasaman dan jajaran kejaksaan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Welly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kajati Sumbar beserta jajaran atas dukungan dalam memperkuat pengawasan serta pendampingan hukum di lingkungan Pemkab Pasaman.
Menurut Welly, sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Sinergi dan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejati Sumbar beserta jajaran,” ujar Bupati Welly.
Ia berharap hubungan dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antarlembaga, pelaksanaan kebijakan maupun proses administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan sesuai koridor hukum.
Lebih lanjut, dukungan pengawasan dan pendampingan hukum dari kejaksaan dinilai penting, terutama dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan daerah yang membutuhkan pemahaman terhadap aspek hukum.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemkab Pasaman berharap seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (Ris)
