Kotamobagu,Investigasi.News—Upaya membangun generasi muda yang sadar akan pentingnya perencanaan masa depan dan wawasan kependudukan terus diperkuat Pemerintah Kota Kotamobagu. Salah satunya melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SDN 1 Motoboi Kecil.
Program tersebut resmi dimulai setelah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Kotamobagu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak SDN 1 Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, (7/4/2026).
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah awal penerapan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah dasar, sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam menanamkan pemahaman tentang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejak usia dini.
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sendiri merupakan program yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga ke dalam kurikulum dan aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Melalui program ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran akademik, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai dinamika kependudukan, pentingnya perencanaan kehidupan yang sejahtera, hingga pembentukan perilaku hidup yang berwawasan kependudukan.
Implementasi program dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif, mulai dari pembelajaran di kelas, kegiatan kesiswaan, layanan bimbingan konseling, hingga penyediaan pojok kependudukan sebagai media informasi dan literasi bagi siswa.
Kepala Dinas PP dan KB Kotamobagu, Pra Sugiarto Hadi Yunus, S.P., M.E., mengatakan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pendidikan yang terintegrasi dengan isu kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Ke depan, Dinas PP dan KB bersama para penyuluh keluarga berencana akan terus memperluas program ini melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah lain di wilayah Kota Kotamobagu,” ujar Sugiarto.
Ia berharap program tersebut mampu melahirkan generasi muda yang lebih peduli terhadap perencanaan masa depan, kesehatan keluarga, serta memiliki kesadaran akan pentingnya keseimbangan pembangunan kependudukan di daerah.(**)
