Sawahlunto – Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan perangkat daerah di Balaikota Sawahlunto, Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis daerah, mulai dari antisipasi musim kemarau, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga dampak sosial-ekonomi pasca dirumahkannya pekerja perusahaan tambang batu bara yang saat ini menghentikan operasionalnya.
FGD tersebut menjadi langkah Pemerintah Kota Sawahlunto untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyerap informasi terkini dari berbagai instansi, serta menyusun langkah antisipatif yang terukur guna menjaga stabilitas daerah dan melindungi kepentingan masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Riyanda Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir secara cepat dan responsif dalam membaca berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh unsur Forkopimda dan perangkat daerah diminta memperkuat sinergi serta menyatukan langkah mitigasi agar setiap potensi persoalan dapat ditangani secara terpadu.
“Kita harus memastikan seluruh potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat dan langkah-langkah yang terukur. Pemerintah harus hadir memberikan solusi dan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Riyanda.
Terkait menghadapi musim kemarau, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko kebakaran serta potensi krisis air bersih. Selain itu, melalui Dinas Pertanian, pemerintah juga memfasilitasi petani agar dapat memanfaatkan momentum musim tanam melalui pendampingan dan koordinasi lapangan guna menjaga produktivitas sektor pertanian.
Pada kesempatan yang sama, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan laporan dari Polres Sawahlunto, terjadi peningkatan jumlah laporan kepolisian pada April 2026 yang mencapai 13 kasus, meningkat dibandingkan rata-rata 4 hingga 5 kasus pada bulan-bulan sebelumnya.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto bersama Forkopimda sepakat memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, serta koordinasi lapangan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan produktif.
Selain itu, FGD juga membahas dampak sosial dan ekonomi akibat penghentian operasional perusahaan tambang batu bara yang menyebabkan sejumlah pekerja dirumahkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi serta menyiapkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan berbagai tantangan yang muncul dapat dihadapi secara bersama-sama. ( Tumpak)
