Banyuasin, Investigasi.News – Kepala SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Dra. Ersusian, diduga keras menolak menerima kunjungan awak media yang datang hanya untuk bersilaturahmi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial di sekolah yang berlokasi di Jalan Pangkalan Benteng KM 15, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 9 Oktober 2026.
Padahal kedatangan empat orang awak media itu bukan untuk menayangkan berita, melainkan sekadar silaturahmi sebagaimana layaknya tamu terhadap pejabat pengelola lembaga pendidikan milik pemerintah.
Alih-alih menyambut, Kepala Sekolah justru diduga langsung menanyakan dengan nada tidak bersahabat: “Mau apa, ada lagi yang mau diberitakan?” Saat tim media menjelaskan bahwa kunjungan murni silaturahmi dan kontrol sosial, bukan mencari berita, jawabannya sungguh memprihatinkan: “Pokoknya aku takut kalau diberitakan lagi.” Lebih parah lagi, terungkap dugaan ujaran kebencian yang dilontarkan kepada salah satu awak media yang pernah memberitakan permasalahan di sekolah tersebut setahun lalu. Padahal tim media telah menjelaskan berita yang terbit telah melalui proses konfirmasi dan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers, dan bukan hanya satu media yang menayangkannya. Tak hanya itu, petugas satpam sekolah pun diduga menunjukkan sikap tidak nyaman dan keengganan yang nyata terhadap kehadiran awak media.
Perlu diingat: SMP Negeri adalah lembaga publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 menegaskan pers berhak menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kepentingan umum, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintah. Pasal 5 dengan tegas menjamin wartawan berhak mencari serta menerima informasi di lembaga publik.
Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik seperti sekolah negeri untuk bersikap terbuka dan melayani masyarakat, termasuk media. Jika merasa berita merugikan, jalur yang tersedia jelas: hak jawab sesuai mekanisme Undang-Undang Pers, bukan memusuhi, membenci, dan menolak kehadiran awak media yang datang bertamu. Sikap Kepala Sekolah selaku Aparatur Sipil Negara ini juga diduga bertentangan dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan bersikap santun dan profesional terhadap masyarakat maupun tamu.
Kami mempertanyakan dengan tegas: Apakah ada perintah resmi dari Kepala Sekolah untuk menolak kedatangan awak media? Mengapa justru melontarkan kebencian alih-alih menempuh jalur hak jawab yang sah? Ke mana profesionalitas seorang pemimpin lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi teladan keterbukaan dan santun?
M Budy
