ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan ini bertujuan menilai kepatuhan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pengelolaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan bahwa Pemkab Asahan siap memberikan dukungan penuh dan menjalin kerja sama dengan Tim Pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyediakan data maupun dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Menurut Rianto, keterbukaan dan kesiapan seluruh perangkat daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto.
Ia juga berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan masukan serta rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya pada pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin BPK RI dengan fokus pada pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Dwi menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan merupakan pemeriksaan khusus, melainkan bertujuan memastikan pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyampaikan, Tim Pemeriksa BPK RI dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan selama 29 hari ke depan, dengan ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada Tahun Anggaran 2026.
Melalui pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat diketahui tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan belanja daerah, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Dwi Prayitno juga berharap koordinasi dan komunikasi antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan seluruh jajaran Pemkab Asahan dapat terjalin dengan baik sehingga seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar dan kebutuhan data maupun dokumen dapat terpenuhi.
Kegiatan Entry Meeting tersebut turut dihadiri para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, pimpinan OPD, serta Wakil Penanggung Jawab dan anggota Tim Pemeriksa BPK RI.
Melalui pelaksanaan pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk mendukung proses pengawasan dan pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Diharapkan hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Asahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
