TOBA, Investigasi.News — Transparansi pengelolaan retribusi pemanfaatan alat dan mesin pertanian milik Pemerintah Kabupaten Toba mulai menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah muncul informasi mengenai dugaan perbedaan antara tarif sewa yang dibayarkan kelompok tani kepada petugas Dinas Pertanian dengan nominal yang dikabarkan masuk ke kas daerah.
Persoalan tersebut semakin menarik perhatian karena dokumen rincian pembayaran dan bukti transaksi setoran yang dapat menjelaskan aliran penerimaan retribusi secara spesifik belum diperoleh oleh tim Investigasi.News dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
Pada Jumat (13/11/2026), Ketua Investigasi.News Kabupaten Toba, Ocarvianus Lumban Tobing, bersama tim mendatangi kantor dinas yang menangani pendapatan daerah Kabupaten Toba untuk mengonfirmasi informasi tersebut.
Sebelumnya, tim telah berkoordinasi melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, Harlen Simarmata. Dalam komunikasi tersebut, Harlen mengarahkan tim agar menemui kepala bidang terkait guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.
“Langsung saja jumpai kepala bidang yang bersangkutan,” demikian arahan yang disampaikan Harlen kepada tim.
Dalam pertemuan di ruang kerja kepala bidang terkait, tim Investigasi.News memperoleh penjelasan bahwa penerimaan retribusi dari pemanfaatan alat pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Toba dilaporkan melalui sistem keuangan daerah dan tercatat dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Namun, menurut keterangan pejabat tersebut, data yang diterima pihaknya selama ini sebatas laporan penerimaan secara keseluruhan atau global dari Dinas Pertanian. Dokumen rincian pembayaran maupun bukti transaksi per setoran dari Bank Sumut tidak disertakan dalam laporan yang diterima.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kelengkapan administrasi dan mekanisme verifikasi penerimaan retribusi sebelum dicatat dalam sistem keuangan daerah.
Sebelumnya, tim Investigasi.News memperoleh informasi dari kelompok masyarakat tani bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian milik pemerintah daerah, khususnya traktor, dikenakan biaya sebesar Rp60.000 per rante sesuai luas lahan yang dikerjakan.
Pembayaran tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun, diserahkan kepada petugas Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
Namun, tim juga memperoleh informasi lain yang menyebutkan bahwa nominal yang diduga disetorkan ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp30.000 per rante.
Jika informasi tersebut benar, terdapat selisih sebesar Rp30.000 per rante yang harus dijelaskan secara terbuka. Ke mana aliran selisih pembayaran tersebut? Bagaimana mekanisme pemungutan, pencatatan, penyetoran, serta pertanggungjawabannya?
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan selisih tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi, bukti pembayaran masyarakat tani, bukti penyetoran bank, serta pencatatan penerimaan pada kas daerah.
Tim Investigasi.News juga mengantongi informasi mengenai penerimaan retribusi alat pertanian selama periode 2023–2024 yang telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem RKUD. Akan tetapi, berdasarkan keterangan kepala bidang terkait, laporan yang diterima hanya berupa akumulasi penerimaan secara keseluruhan tanpa disertai dokumen rincian transaksi yang spesifik.
Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap keterbukaan dokumen administrasi, mulai dari jumlah penggunaan alat pertanian, luas lahan yang dilayani, tarif yang dikenakan kepada kelompok tani, total uang yang dipungut petugas, hingga jumlah penerimaan yang benar-benar disetorkan ke kas daerah.
MINTA INSPEKTORAT TURUN TANGAN
Menyikapi persoalan tersebut, tim Investigasi.News Kabupaten Toba juga telah berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Toba agar dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pada bidang sarana dan prasarana di masing-masing bidang, termasuk mekanisme pemungutan serta penyetoran retribusi pemanfaatan alat pertanian selama periode 2023–2025.
Ketua Investigasi.News Kabupaten Toba, Ocarvianus Lumban Tobing, menilai pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat atas pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah harus memiliki kejelasan administrasi dan bukti penyetoran yang sah.
“Jangan sampai penerimaan yang berasal dari masyarakat hanya berhenti pada laporan angka global tanpa didukung rincian transaksi yang jelas. Harus ada transparansi mengenai berapa yang dipungut, berapa yang disetorkan, dan berapa yang benar-benar masuk ke kas daerah,” tegasnya.
Kini, perhatian tertuju kepada Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Toba untuk memberikan penjelasan terbuka dan menelusuri persoalan tersebut berdasarkan dokumen resmi.
Sebab, transparansi penerimaan daerah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Reporter: Octa
