SORONG SELATAN — Pembangunan tiga Ruang Kelas Belajar (RKB) SMP Ampera di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, diduga mangkrak di tengah jalan. Proyek yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sorong Selatan lewat Dinas Pendidikan itu hingga kini belum kembali dilanjutkan.
Pantauan di lokasi proyek di Jalan Baru Sengget, Distrik Teminabuan, tepat di jalur masuk samping RSUD Scholoo Keyen menuju kawasan Ampera, menunjukkan aktivitas pembangunan telah berhenti. Sejumlah material bangunan masih terlihat berada di area proyek, namun tidak tampak adanya pekerja yang melakukan aktivitas pembangunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, progres fisik pembangunan baru mencapai sekitar 50 persen. Kontraktor pelaksana diduga menggunakan dana pribadi untuk menjalankan pekerjaan sambil menunggu pencairan uang muka proyek sebesar 30 persen.
Namun, pencairan dana tersebut diduga diblokir sehingga pekerjaan pembangunan akhirnya terhenti.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, persoalan proyek diduga sudah muncul sejak awal proses administrasi. Disebutkan terdapat dua undangan kontrak yang sempat diterbitkan dalam proyek tersebut.
Salah satu undangan kontrak itu diduga diarahkan kepada oknum pejabat pemerintah daerah yang bukan merupakan pihak ketiga maupun kontraktor pelaksana.
Belakangan, kontrak proyek disebut akhirnya diberikan kepada kontraktor pelaksana yang sah. Akan tetapi, pencairan anggaran proyek justru diduga diblokir sehingga pembangunan tidak dapat dilanjutkan.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB), Yerri Basri Mak, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan.
“Pendidikan adalah kebutuhan dasar. Kalau pembangunan ruang kelas sampai mangkrak karena dugaan permainan anggaran, maka yang dirugikan adalah masa depan anak-anak kita,” ujar Yerri, Kamis (14/5/2026).
Menurut Yerri, dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek tersebut harus diusut secara terbuka agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap dunia pendidikan di Sorong Selatan.
Ia juga meminta Polres Sorong Selatan memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum.
Sementara itu, kontraktor pelaksana yang dikonfirmasi memilih tidak memberikan keterangan lebih jauh dan meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
Konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan, Isak Meres. Namun, saat dimintai tanggapan terkait dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam proyek tersebut, Isak mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara rinci.
“Saya baru menjabat tahun 2026, jadi belum bisa menjelaskan secara detail terkait proyek itu,” ujarnya.
Jhon
