JEMBER, Investigasi.News— Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyoroti penurunan drastis anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember pada 2026. Di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino, anggaran BPBD justru menyusut hampir separuh dibanding tahun sebelumnya.
Politikus yang akrab disapa Nuki itu mengaku prihatin karena sejumlah wilayah di Jember selama ini masuk kategori rawan kekeringan, seperti Kecamatan Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo.
Menurut Nuki, fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko kekeringan karena memicu kenaikan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada penurunan curah hujan. Kondisi tersebut seharusnya diantisipasi melalui penguatan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Data yang diperolehnya menunjukkan anggaran BPBD Jember pada 2024 mencapai Rp13 miliar dengan realisasi sebesar Rp10,5 miliar. Pada 2025, anggaran meningkat menjadi Rp14 miliar. Namun pada 2026, alokasi anggaran BPBD turun drastis menjadi Rp8.552.736.168.
Nuki juga mempertanyakan adanya selisih data anggaran yang disampaikan kepadanya. Dari total pagu Rp8,55 miliar tersebut, menurut keterangan Kepala BPBD Jember, anggaran yang dapat digunakan hanya sekitar Rp7,59 miliar.
“Yang pertama, hilangnya sekitar Rp1 miliar itu ke mana? Tidak ada keterangan yang jelas. Kemudian, apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah,” kata Nuki, Selasa.
Ia menilai anggaran sebesar Rp7,59 miliar sangat minim untuk menangani urusan kemanusiaan dan kebencanaan di Kabupaten Jember. Terlebih, kata dia, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki anggaran jauh lebih besar.
“Banyak OPD yang anggarannya fantastis, bahkan masih melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi maupun melibatkan legislatif,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan, Nuki mengimbau masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan merawat sumber-sumber mata air. Ia juga meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, masyarakat diminta segera melapor kepada pemerintah kecamatan apabila terjadi kekeringan di wilayahnya. Nuki juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), Perhutani, pemerintah kecamatan, hingga unsur terkait lainnya guna mempercepat penanganan apabila bencana terjadi.
