Pontianak, investigasi.news – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Komitmen ini ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat. Salah satunya dengan mengingatkan perusahaan pemegang konsesi HGU skala besar agar menjalankan komitmen pengelolaan lahan secara bertanggung jawab, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ossy Dermawan usai apel yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi karhutla.
Dalam kesempatan itu, Ossy Dermawan yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, menyampaikan bahwa tren kejadian karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Meski demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
“Penurunan ini tidak boleh membuat kita lengah. Kesiapsiagaan, terutama dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, harus terus diperkuat,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam dalam sambutannya menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia. Ia meminta seluruh pihak mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.
“Keberhasilan yang sudah dicapai harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, dilakukan pula peninjauan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Para pejabat yang hadir juga meninjau berbagai peralatan yang telah disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
