Batam, investigasi.news — Publik kembali dibuat tercengang. Rumah susun (rusun) milik negara di kawasan Kabil, yang berada di bawah pengelolaan BP Batam, kini diselimuti dugaan panas: sejumlah blok disebut-sebut dihuni warga negara asing (WNA) dalam jumlah mencolok.
Bukan satu dua orang. Bukan sekadar singgah.
Tapi belasan kamar dalam satu blok.
“Di BLK K sama L, itu belasan kamar dihuni oleh WNA asal Tiongkok,” ungkap sumber warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (18/4/2026).
Jika informasi ini benar, maka ini bukan persoalan kecil. Ini tamparan keras bagi pengawasan aset negara.
Rusun dibangun untuk siapa?
Untuk rakyat atau diam-diam dialihkan ke pihak asing?
Tim investigasi.news yang turun langsung ke lapangan menemukan indikasi aktivitas hunian yang tak lazim. Pergerakan penghuni, pola aktivitas, hingga informasi dari warga—semuanya mengarah pada satu hal: keberadaan WNA dalam jumlah signifikan.
Namun hingga detik ini, satu hal tetap gelap:
status legalitas mereka.
Apakah mereka memiliki izin tinggal resmi? Apakah ada kerja sama tertentu yang tidak diketahui publik?
Atau ini sekadar pembiaran yang dibiarkan membesar?
Yang paling mengundang kecurigaan: sikap BP Batam.
Alih-alih memberi penjelasan, pihak terkait justru memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada transparansi. Tidak ada upaya meredam keresahan publik.
Diam.
Dan dalam dunia pengawasan publik, diam seringkali lebih berisik daripada jawaban.
Alasan “privasi penyewa” yang disampaikan justru terasa janggal.
Sejak kapan aset negara yang dikelola publik bisa berlindung di balik tirai privasi tanpa akuntabilitas?
Situasi ini membuka ruang spekulasi liar: Apakah ada kelalaian serius? Ataukah ada praktik yang sengaja ditutup rapat?
Di tengah meningkatnya sorotan terhadap tenaga kerja asing di Batam, dugaan ini bisa menjadi bom waktu sosial jika tidak segera dijelaskan secara terbuka.
Aparat imigrasi, pengawas tenaga kerja, hingga instansi terkait lainnya tidak boleh lagi berdiam diri. Penelusuran menyeluruh bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
Karena jika benar rusun negara bisa “berubah wajah” tanpa kontrol yang jelas, maka publik berhak mempertanyakan satu hal paling mendasar:
Siapa sebenarnya yang menguasai fasilitas milik negara?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam belum memberikan keterangan resmi.
Dan publik masih dibiarkan menebak—di tengah fakta yang kian terang, namun jawaban yang tetap hilang.
Fransisco Chrons
