Medan – Di saat masyarakat di berbagai daerah harus mengantre panjang demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), dugaan adanya praktik penampungan dan perdagangan BBM yang tidak sesuai ketentuan di Kota Medan justru mencuat ke permukaan. Sebuah gudang berwarna biru di Jalan Aluminium Raya menjadi sorotan setelah disebut-sebut menjadi lokasi aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan BBM bersubsidi.
Munculnya dugaan tersebut menambah daftar persoalan di tengah terganggunya distribusi BBM. Sejumlah kalangan menilai, apabila praktik penyalahgunaan BBM benar terjadi, maka kondisi itu tidak hanya memperparah kelangkaan di lapangan, tetapi juga berpotensi merugikan negara, pelaku usaha, serta masyarakat yang bergantung pada pasokan energi untuk aktivitas sehari-hari.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, gudang yang disebut-sebut berkaitan dengan R. Silaen diduga kerap didatangi truk tangki berwarna biru putih bertuliskan Pertamina. Aktivitas kendaraan keluar masuk lokasi tersebut disebut berlangsung berulang kali dan memunculkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan yang dilakukan di dalam gudang.
Sejumlah sumber menyebut gudang itu diduga menjadi tempat penampungan solar yang berasal dari praktik penyedotan sebagian isi tangki kendaraan ekspedisi oleh oknum sopir maupun kernet. Modus yang diduga dilakukan adalah mengambil sebagian BBM saat kendaraan berada dalam perjalanan tanpa sepengetahuan pemilik armada, kemudian menjualnya ke lokasi penampungan untuk diperdagangkan kembali.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi membentuk mata rantai distribusi BBM ilegal yang merugikan banyak pihak. Bukan hanya perusahaan angkutan yang mengalami kerugian akibat berkurangnya volume BBM operasional, tetapi juga negara yang kehilangan potensi penerimaan serta masyarakat yang harus menanggung dampak terganggunya distribusi BBM.
Informasi yang berkembang menyebut aktivitas dugaan jual beli BBM di lokasi tersebut berlangsung hampir setiap hari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama apabila aktivitas itu benar berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya tindakan hukum.
Sejumlah sumber juga menduga aktivitas tersebut tidak dilakukan secara sporadis, melainkan berpotensi melibatkan jaringan yang lebih luas. Dugaan itu tentu memerlukan pembuktian melalui penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Di tengah masyarakat yang masih kesulitan memperoleh BBM, setiap dugaan penyalahgunaan distribusi energi merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, aparat penegak hukum didesak segera menelusuri legalitas operasional gudang tersebut, asal-usul BBM yang diduga ditampung, pola distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Publik berharap penanganan perkara seperti ini tidak berhenti pada pelaku di lapangan semata. Apabila penyelidikan menemukan adanya pihak lain yang diduga berperan dalam rantai distribusi maupun penampungan BBM ilegal, proses penegakan hukum diharapkan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pengangkutan, penyimpanan, maupun kegiatan niaga BBM tanpa izin atau menyalahgunakan tata niaga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, penyelidikan yang komprehensif menjadi penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang disebut dalam perkara ini.
(AN)
