Taliabu | Investigasi.news – Sidang dugaan tindak pidana korupsi proyek Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Tipikor Ternate kembali menyita perhatian publik. Persidangan yang berlangsung Senin, 11 Mei 2026, tak lagi sekadar membedah dokumen administratif, tetapi mulai menyeret sorotan tajam pada rantai kekuasaan dan pengelolaan anggaran proyek bernilai fantastis Rp17,5 miliar dari APBD 2023.
Di tengah terbukanya fakta demi fakta persidangan, satu nama kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan publik: Abdulkadir Nur Ali alias Om Dero. Sosok yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula itu dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi, mengingat posisinya saat proyek berjalan pernah berada di lingkar strategis pengelolaan keuangan daerah sebagai mantan Kepala BPKAD Pulau Taliabu.
Kemunculan Om Dero di ruang sidang sontak memantik tanda tanya publik. Pasalnya, proyek dengan nilai jumbo tersebut mustahil berjalan tanpa proses administrasi dan pencairan anggaran yang melibatkan rantai birokrasi keuangan daerah. Publik pun mulai mempertanyakan: sejauh mana peran pihak-pihak yang kala itu memiliki kewenangan atas lalu lintas anggaran proyek?
Sementara itu, aparat penegak hukum telah menetapkan tiga terdakwa dalam perkara ini, yakni Supriyanto, mantan Kepala Dinas PUPR Taliabu, Melanton selaku pelaksana kegiatan, dan YS, Komisaris PT Damai Sejahtera.
Namun bagi sebagian masyarakat, penetapan tiga nama tersebut belum menjawab seluruh tanda tanya besar di balik proyek yang kini berujung di meja hijau. Apalagi dalam persidangan, sejumlah saksi lain seperti Rahmat dari Dinas PUPR dan Nunung dari BPKAD turut dimintai keterangan terkait mekanisme teknis hingga pencairan anggaran proyek.
Rahmat bahkan disebut memiliki posisi penting sebagai PPTK yang ikut menandatangani dokumen pencairan dana proyek Isda Taliabu—fakta yang memperlihatkan bahwa alur proyek ini melibatkan mata rantai birokrasi yang tidak sederhana.
Di media sosial, khususnya Facebook, perbincangan publik semakin liar. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah pengusutan kasus ini benar-benar akan dibuka secara terang-benderang atau berhenti pada nama-nama tertentu saja.
“Kalau mau bongkar, bongkar sampai ke akar. Jangan cuma berhenti di pelaksana lapangan,” tulis salah satu warganet dalam diskusi publik terkait sidang tersebut.
Kini sorotan publik makin mengarah pada langkah JPU dan aparat penegak hukum: apakah fakta-fakta persidangan akan berkembang menjadi pintu masuk untuk menelusuri pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam pusaran anggaran proyek Isda, atau perkara ini hanya berhenti pada lingkaran yang sudah lebih dulu duduk di kursi terdakwa?
Satu hal yang pasti, sidang Tipikor Isda Taliabu bukan lagi sekadar perkara hukum—ia telah berubah menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum yang transparan dan bebas dari kesan tebang pilih. (Jak)
