Oleh: wr warasi
TAPANULI TENGAH, INVESTIGASI.NEWS — Kini sudah memasuki akhir Agustus 2026. Musim hujan berikutnya mengintip dari ufuk. Tapi di Kabupaten Tapanuli Tengah, dua kata ini masih menghantui: “belum cair”.
Realisasi Dana Desa TA 2026: *0,00 persen*.
Realisasi Tambahan TKD Bencana Rp123,73 miliar: 0,00 persen.
Status di Sumut: peringkat buncit.
Ini bukan lagi soal keterlambatan biasa. Ini soal nyawa, soal perut, soal masa depan 20 kecamatan.
KETIKA ANGKA MEMBUNUH HARAPAN
Kita bicara Dana Desa. Uangnya memang “kecil” di atas kertas APBN. Tapi di desa, itu adalah oksigen.
Karena 0 persen itu, seorang nenek di Badiri tidak dapat BLT Kemiskinan Ekstrem selama 2 triwulan. Karena 0 persen itu, jalan usaha tani di Tukka yang putus diterjang banjir Juli lalu tidak bisa ditimbun. Karena 0 persen itu, kader Posyandu tidak dapat insentif dan makanan tambahan stunting terhenti.
Pemerintah pusat sudah kasih uang. Tapi uang itu mengendap di rekening kas daerah dan kas negara. Sementara di bawah, rakyat menunggu dengan tangan kosong.
Lebih parah lagi, ada ancaman sanksi. Kalau sampai Desember tetap 0 persen, pagu Dana Desa 2027 Tapteng akan dipotong. Artinya, kita menghukum diri sendiri. Anak cucu kita di desa yang akan membayar kemalasan birokrasi hari ini.
BUKAN SALAH DESA, TAPI SISTEM YANG TERSUMBAT
Mari jujur. Aparat desa mau kerja. Tapi pintunya dikunci 3 gembok:
Pertama, APBDes belum disahkan. KPPN tidak akan transfer 1 rupiah pun sebelum dokumen kolektif ini selesai. Evaluasi di kabupaten macet.
Kedua, semua orang sibuk urus bencana. Wajar. Tapi apakah penanganan darurat harus mematikan semua program lain? Sekda sudah akui SILPA tinggi karena fokus ke bencana. Lalu siapa yang urus administrasi desa?
Ketiga, negara menuntut digitalisasi. LPJ tahun lalu harus nol cacat dan di-upload online. Banyak kepala desa dan perangkat kita gaptek. Mereka butuh didampingi, bukan disalahkan.
4 BULAN LAGI, WAKTU KITA HABIS
Agustus, September, Oktober, November. Desember sudah tutup buku.
Jika Dinas PMD dan para Camat tidak “jemput bola” sekarang juga, maka Rp123 miliar TKD bencana dan seluruh Dana Desa akan hangus jadi SILPA. Proyek tidak jalan. Buruh nganggur. Jalan rusak. Orang miskin makin miskin.
Ini bukan lagi masalah teknis. Ini soal keberpihakan.
TUNTUTAN MASYARAKAT
1. Bupati bentuk Tim Darurat Penyerapan. Kerahkan staf ahli, turun ke desa. Bantu bereskan APBDes dan LPJ dalam 30 hari.
2. DPRD Tapteng panggil PMD dan BPKAD. Minta penjelasan terbuka. Sudah berapa desa yang dokumennya mangkrak di meja siapa?
3. Kementerian Desa dan Keuangan beri toleransi teknis untuk daerah bencana, tapi jangan beri toleransi untuk kemalasan.
Tapteng sudah terlalu lama jadi korban bencana alam. Jangan biarkan Tapteng juga jadi korban bencana birokrasi.
Karena jika di akhir tahun kita masih bicara “0 persen”, maka yang gagal bukan hanya anggaran, tapi gagal kita sebagai pemerintah yang katanya Ingin Tapteng Naik Kelas.
