LUBUK BASUNG — Penanganan persoalan sosial di Kabupaten Agam tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Penguatan kapasitas masyarakat, pendampingan berkelanjutan, serta sinergi berbagai unsur menjadi kunci agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mampu bangkit dan secara bertahap mencapai kemandirian.
Semangat tersebut mengemuka dalam Penyuluhan Keliling Program Pemberdayaan Sosial yang digelar Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Sosial Kabupaten Agam di Aula Panti Putra Lubuk Basung, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyatukan langkah para unsur yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Villa Erdi, S.Sos., M.Si., membuka kegiatan sekaligus tampil sebagai salah satu pemateri utama. Hadir pula sebagai pemateri Syafrizal, S.Kep., MKM. dari Yayasan Pelita Jiwa Insani, Mila Artati dari BPS Provinsi Sumatera Barat, serta Desi Nopia, S.Pd., M.M., selaku Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam.
Sementara itu, peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur masyarakat dan pendamping sosial, di antaranya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, ninik mamak, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Villa Erdi menjelaskan bahwa penanganan PPKS di Kabupaten Agam tidak dilakukan secara parsial. Ada tiga bidang utama yang menjadi perhatian, yakni perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial.
Pada bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemerintah berfokus pada penanganan korban bencana, pemberian bantuan sosial, serta pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akurasi data menjadi bagian penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Sementara pada bidang pemberdayaan sosial, perhatian diarahkan pada penguatan kapasitas TKSK, Karang Taruna, organisasi sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkungannya.
Adapun bidang rehabilitasi sosial menyasar kelompok yang membutuhkan pendampingan khusus, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta PPKS lainnya. Penanganannya dilakukan melalui pendampingan, rujukan, hingga reunifikasi dengan keluarga apabila memungkinkan.
Villa Erdi menegaskan, paradigma penanganan persoalan sosial harus terus bergeser. PPKS tidak boleh dipandang semata-mata sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai warga yang memiliki potensi untuk dipulihkan, diperkuat, dan didorong menuju kehidupan yang lebih mandiri.
“PPKS bukan sekadar penerima bantuan. Mereka adalah warga yang harus dipulihkan dan dikuatkan kemandiriannya. Penanganan masalah sosial tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara nagari, masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah. Tujuannya jelas, dari bantuan menuju kemandirian,” tegas Villa Erdi.
Menurutnya, keberhasilan program sosial bukan hanya diukur dari seberapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu menjadi pintu masuk bagi pemulihan dan pemberdayaan penerima manfaat.
Karena itu, keberadaan PSM, TKSK, Karang Taruna, ninik mamak, organisasi sosial, serta unsur masyarakat lainnya memiliki posisi penting. Mereka berada di tengah masyarakat dan dapat menjadi mata rantai awal dalam mengenali, mendampingi, sekaligus menghubungkan warga yang membutuhkan dengan layanan pemerintah.
Penyuluhan ini pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan penyampaian materi. Lebih jauh, forum tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan membangun pola penanganan masalah sosial yang lebih terpadu dari tingkat kabupaten hingga nagari.
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Agam berharap sinergi tersebut mampu melahirkan penanganan sosial yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan.
Daji
