Makassar, Investigasi.News-, Wakil Bupati (Wabup) Pemkab Kepulauan Sula Ir. Hi. Saleh Marasabessy M.Si menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sandeq Ballroom, Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).
Dalam forum bergengsi tingkat regional tersebut, Wakil Bupati hadir dalam rangka menandatangani Pakta Integritas Percepatan Penyusunan RDTR bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal proses penyusunan RDTR yang transparan, akuntabel, efektif, dan rampung tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Wakil Bupati Melalui Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula Basiludin Labesi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kementerian ATR/BPN atas diselenggarakannya rakor ini, serta atas alokasi bantuan teknis melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang sangat membantu pembiayaan daerah tanpa membebani APBD kabupaten/kota.
“Semua daerah menyatakan siap mendukung, berkomitmen, dan mengawal penuh percepatan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua agar tuntas tepat waktu” Ungkap Wabup Saleh Marasabessy (20/10).
Wabup Juga menekankan bahwa tata ruang merupakan ruang hidup sekaligus instrumen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan investasi daerah.
Menurutnya, ketersediaan tata ruang yang legal, rigid, dan terintegrasi secara digital dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci utama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Setiap daerah di kawasan timur ini memiliki potensi keunggulan masing-masing, baik kawasan industri, pariwisata bahari, hingga ketahanan pangan. Termasuk Di Kabupaten Kepulauan Sula sendiri, memiliki potensi strategis Perkebunan dan Perikanan”, ungkapnya.
Jika percepatan tata ruang ini tidak kita kawal bersama, kita akan menghadapi kendala besar dalam menjamin kepastian investasi, dan potensi daerah berisiko jalan di tempat, tambah Wabup Saleh.
Untuk itu Wabup Saleh mengajak seluruh komponen di Kepulauan Sula untuk terus bergerak cepat, menjaga soliditas, serta berharap agar program bantuan teknis RDTR dari Kementerian ATR/BPN dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian acara ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, para Bupati/Wali Kota se-Region II, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta kepala OPD terkait dari berbagai provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
