Manggarai, Investigasi.News — Polemik penyaluran bantuan pangan kembali mencuat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) secara tegas mendesak Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk segera mencopot Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng, Raymond David Wuri.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua LPPDM, Marsel Ahang, menyusul dugaan penyaluran beras bantuan pangan yang dinilai tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Menurut Marsel, temuan tersebut bermula dari keluhan warga di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, yang menerima bantuan beras dalam kondisi memprihatinkan.
“Warga mengeluhkan beras yang dibagikan berwarna kuning, berbau, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ini sangat tidak manusiawi, mengingat bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Marsel dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (24/4/2026).
Tak hanya beras, LPPDM juga menyoroti distribusi minyak goreng yang diduga telah melewati masa kedaluwarsa (expired), sehingga memperkuat dugaan adanya kelalaian serius dalam pengawasan dan penyaluran bantuan pangan.
Dalam upaya verifikasi, tim LPPDM turun langsung ke lokasi dan bertemu dengan pihak Kelurahan Watu. Hasilnya, Lurah Watu membenarkan adanya kejadian tersebut.
“Benar, kami bersama tim dari Perum Bulog Ruteng telah bertemu langsung dengan warga penerima bantuan. Kami juga telah menyampaikan permohonan maaf atas kondisi beras yang diterima,” ungkap Lurah Watu saat ditemui, Jumat (24/4/2026).
Marsel Ahang menilai, kejadian ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan berpotensi mengarah pada pelanggaran serius dalam tata kelola distribusi bantuan pangan nasional.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum jika ditemukan unsur pidana.
“Kami mendesak agar Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional segera mengambil langkah tegas, termasuk mencopot Kepala Bulog Ruteng. Ini menyangkut hak dasar masyarakat dan tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Perum Bulog Cabang Ruteng belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Kasus ini pun kini menjadi sorotan publik, mengingat bantuan pangan merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat.
(Severinus T. Laga)
