Murung Raya, investigasi.News– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Murung Raya terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Rabu (25/6/2025), bertempat di Rumah Jabatan Bupati Mura.
Penandatanganan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai persoalan hukum yang menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah, baik dalam hal pendampingan, bantuan, maupun pertimbangan hukum.
Bupati Murung Raya, Heriyus, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus diimplementasikan secara konkret dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.
“MoU ini bukan hanya simbolik, tapi menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dan pengelolaan aset daerah berjalan dalam koridor hukum,” tegas Heriyus.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam menciptakan iklim pemerintahan yang taat hukum dan profesional.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Undang Mugopal, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama ini sebagai bentuk kolaborasi konstruktif yang mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kajati.
Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat aspek legal dalam pembangunan daerah, sekaligus sebagai upaya preventif agar kebijakan pemerintah berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Zulmi
