Kupang, Investigasi.News — Kematian Yohana Fransiska Serwutun, yang akrab disapa Vika, pada November 2025 lalu masih menyisakan tanda tanya besar. Duka yang semula menyelimuti keluarga kini berubah menjadi dorongan kuat untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa tersebut.
Kuasa hukum keluarga korban, Chris M. Bani, menilai kesimpulan awal yang mengarah pada dugaan bunuh diri terlalu dini dan belum ditopang pembuktian yang komprehensif. Ia meminta penyidik di Polresta Kupang Kota untuk tidak berhenti pada narasi tersebut tanpa pengujian mendalam.
“Kami tidak mencampuri teknis penyidikan, tetapi ada sejumlah fakta yang justru mengaburkan kesimpulan bunuh diri,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Menurut Chris, dalam perspektif hukum pidana, pembuktian harus memenuhi standar beyond reasonable doubt atau keyakinan tanpa keraguan, sebagaimana prinsip yang sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ia menegaskan bahwa setiap kesimpulan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan diuji secara objektif.
Dari sisi forensik, pihak keluarga menyoroti pentingnya keterbukaan hasil visum et repertum. Analisis medis terhadap luka, pola jeratan, serta indikasi asfiksia dinilai krusial untuk memastikan apakah kematian korban konsisten dengan gantung diri atau justru mengarah pada kemungkinan lain seperti strangulasi.
“Jika bunuh diri menjadi kesimpulan, maka harus dijelaskan secara ilmiah: bagaimana mekanisme kematian itu terjadi, apakah posisi tubuh, alat yang digunakan, dan kondisi di lokasi mendukung secara forensik,” tegasnya.
Selain itu, aspek psikologis korban juga belum terungkap secara utuh. Dalam banyak kasus bunuh diri, penyidik umumnya menelusuri riwayat tekanan mental atau depresi sebagai faktor pendorong. Namun, keluarga menyebut belum ada penjelasan komprehensif terkait hal tersebut.
Sorotan lain tertuju pada Alfin Bria, yang disebut sebagai orang terakhir bersama korban sebelum ditemukan meninggal. Ia juga diduga menjadi pihak pertama yang menemukan jasad korban.
“Semua pihak yang berada di locus delicti harus diperiksa secara intensif dan objektif. Ini penting untuk memastikan tidak ada fakta yang terlewat,” ujar Chris.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan dalam kerangka due process of law, menjunjung tinggi profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi asumsi atau opini yang belum terverifikasi.
Keluarga korban kini hanya menuntut satu hal: kejelasan berbasis fakta. Berbagai kejanggalan yang mereka rasakan, menurut Chris, bukan sekadar dugaan, melainkan pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban ilmiah dan hukum. “Ini bukan hanya tentang Vika. Ini tentang keadilan dan bagaimana negara menghadirkan kebenaran material,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Kupang Kota belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan.
(Severinus T. Laga)
