MEDAN — Persoalan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan semakin menjadi sorotan. Belum tuntas publik mempertanyakan kasus “lodes”, kini kembali beredar video yang dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba di dalam rutan. Tidak berhenti di situ, informasi lain yang beredar di media sosial juga menyinggung dugaan transaksi jual-beli atau pengaturan kamar/tahanan yang melibatkan staf atau pegawai sipil.
Jika seluruh informasi tersebut benar, maka persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar pelanggaran warga binaan. Ada pertanyaan lebih besar mengenai integritas pengawasan, tata kelola kamar, serta kemungkinan adanya oknum internal yang diduga membuka ruang terjadinya transaksi.
Informasi mengenai dugaan jual-beli kamar tersebut tentu perlu diverifikasi. Namun, beredarnya informasi itu tidak semestinya dianggap angin lalu. Pihak berwenang harus mampu memastikan apakah benar terdapat transaksi untuk mendapatkan kamar atau fasilitas tertentu, siapa yang menawarkan, siapa yang membayar, dan kepada siapa uang tersebut diduga mengalir.
Apakah kamar di dalam rutan bisa diperoleh dengan uang? Jika benar, siapa yang mengatur? Apakah ada pegawai yang bermain? Dan sejauh mana pimpinan mengetahui persoalan tersebut?
Pertanyaan ini semakin penting karena sebelumnya telah muncul tudingan mengenai dugaan peredaran narkoba dan adanya pihak tertentu yang disebut-sebut memberikan perlindungan.
Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai respons yang diberikan kembali sebatas razia rutin yang hasilnya kemudian dinyatakan aman dan terkendali.
Jangan pula sampai razia dilakukan setelah informasi pemeriksaan lebih dahulu bocor sehingga barang bukti atau benda-benda yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sudah dipindahkan, disembunyikan atau “dikondisikan”.
Jika memang ingin membuktikan kondisi sebenarnya, pemeriksaan harus benar-benar mendadak, menyeluruh dan tidak hanya menyasar warga binaan.
Petugas maupun staf yang memiliki akses terhadap kamar dan blok tertentu juga patut diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Jika terdapat bukti transaksi, maka aliran uang dan pihak yang menerima keuntungan harus ditelusuri.
Sebab, tidak masuk akal jika seluruh persoalan selalu dibebankan kepada warga binaan sementara setiap celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran justru tidak pernah dibongkar.
Kini masyarakat luas dihadapkan pada rangkaian informasi yang harus dijawab secara serius: dugaan peredaran narkoba, video yang kembali beredar, isu “lodes” yang belum sepenuhnya terjawab, hingga dugaan transaksi kamar yang disebut melibatkan staf atau pegawai sipil.
Seluruhnya memang masih membutuhkan pembuktian. Tetapi banyaknya isu yang muncul seharusnya menjadi alasan bagi aparat dan instansi pengawas untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam, bukan sekadar menunggu isu berikutnya muncul di media sosial.
Jika tidak benar, bantah dengan bukti. Jika benar, tindak dengan tegas.
Jangan sampai publik hanya melihat razia, sementara akar persoalan tidak pernah disentuh.
Yang harus dibongkar bukan hanya siapa yang kedapatan membawa narkoba atau siapa yang menempati kamar tertentu, tetapi siapa yang diduga menyediakan akses, siapa yang menerima uang, siapa yang mengatur, dan apakah ada oknum internal yang selama ini memungkinkan semua itu terjadi.
Masyarakat juga mempertanyakan apakah sistem pengawasan Rutan Tanjung Gusta benar-benar mampu mencegah praktik ilegal, atau justru terdapat celah internal yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu?
(AN)
