Malut, Investigasi.News-, Peringatan Dies Natalis ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari sejatinya bukan sekadar ritual tahunan yang dirayakan dengan baliho, slogan, dan seremoni formal. Tema nasional “Khidmat HMI Untuk Indonesia” justru menuntut keberanian reflektif yang lebih radikal, berani bertanya secara jujur dan kritis, apakah HMI hari ini masih benar-benar sedang berkhidmat, atau justru sedang tersesat dalam pusaran kepentingan dan simbolisme kosong?
Usia 79 tahun adalah usia matang bagi sebuah organisasi kader. Dalam usia ini, tidak ada lagi ruang untuk bersikap defensif terhadap kritik. Justru kritik yang jujur dan berbasis etika adalah bentuk tertinggi kecintaan terhadap HMI. Sebab organisasi yang alergi kritik, sejatinya sedang menyiapkan kemundurannya sendiri.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu krisis terbesar HMI hari ini adalah krisis kesetiaan terhadap insan cita. Insan cita yang dulu menjadi roh ideologis gerakan, perlahan mengalami pendangkalan makna dipajang dalam dokumen resmi, disebut dalam pidato kaderisasi, namun minim aktualisasi dalam praksis perjuangan.
Di tingkat nasional, HMI semakin sering terlihat sibuk dengan konflik internal, perebutan legitimasi struktural, dan manuver politik jangka pendek. Forum-forum strategis lebih sering dipenuhi kalkulasi posisi daripada pertarungan gagasan. Kaderisasi yang seharusnya melahirkan insan akademis, pencipta, dan pengabdi, justru dalam banyak kasus gagal membentuk kader yang memiliki ketajaman analisis sosial dan keberanian moral.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian kader HMI mulai memaknai khidmat sebagai kedekatan dengan kekuasaan, bukan keberpihakan pada nilai dan rakyat. Di titik inilah tema “Khidmat HMI Untuk Indonesia” terancam menjadi slogan normatif yang kehilangan daya etik dan politiknya.
Secara historis, HMI dikenal sebagai kekuatan mahasiswa Islam yang kritis terhadap kekuasaan, namun tetap bertanggung jawab secara moral. Sayangnya, perkembangan mutakhir menunjukkan kecenderungan bergesernya relasi tersebut ke arah yang lebih pragmatis. Kritik menjadi selektif, keberanian moral menjadi situasional, dan sikap independen sering dikompromikan demi akses dan pengaruh.
HMI tidak boleh berubah menjadi organisasi yang hanya lantang ketika berada di luar lingkar kekuasaan, namun jinak ketika berada di dalamnya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka HMI berpotensi kehilangan legitimasi etiknya di mata publik—dan lebih fatal lagi, kehilangan kepercayaan kadernya sendiri.
Dalam konteks lokal, khususnya HMI Cabang Sanana, refleksi Dies Natalis ke-79 harus diterjemahkan secara lebih konkret dan membumi. Kabupaten Kepulauan Sula masih bergulat dengan persoalan klasik: ketimpangan pembangunan, lemahnya layanan publik, stagnasi ekonomi, serta minimnya ruang partisipasi kritis masyarakat.
HMI Cabang Sanana tidak boleh sekadar menjadi penonton dari realitas ini. Jika HMI benar-benar mengklaim diri sebagai organisasi perjuangan, maka kader HMI harus hadir membaca masalah, menyusun analisis, dan menyuarakan kritik berbasis data serta nilai. Diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap insan cita.
Momentum Dies Natalis ini seharusnya mendorong HMI Cabang Sanana untuk membangun kembali watak gerakan: kaderisasi yang kontekstual, advokasi sosial yang berkelanjutan, dan keberanian bersuara meski tidak populer.
Refleksi kritis HMI tidak akan lengkap tanpa menyentuh peran Korps Alumni HMI (KAHMI). Dalam posisi strategisnya, KAHMI seharusnya menjadi benteng nilai dan rujukan moral bagi kader HMI. Namun realitas menunjukkan bahwa sebagian KAHMI justru terjebak dalam logika politik praktis yang rawan menggerus independensi.
Ketika KAHMI terlalu larut dalam kepentingan kekuasaan, maka fungsi etiknya melemah. KAHMI tidak boleh berubah menjadi ruang legitimasi kebijakan yang bermasalah, apalagi menormalisasi ketidakadilan atas nama stabilitas politik. Independensi KAHMI bukan pilihan, melainkan keharusan sejarah.
KAHMI yang kehilangan daya kritis akan menyeret HMI ke dalam krisis nilai yang lebih dalam. Sebaliknya, KAHMI yang independen dan berani bersikap akan menjadi cahaya penuntun bagi kader di tengah gelapnya pragmatisme politik.
Refleksi kritis ini harus berujung pada langkah konkret. _Pertama_ , reorientasi kaderisasi yang menempatkan insan cita sebagai praksis hidup, bukan sekadar hafalan ideologis. _Kedua_ , penguatan tradisi intelektual yaitu riset, penulisan, dan advokasi kebijakan sebagai wajah utama HMI. _Ketiga_ , peneguhan sikap independen HMI dan KAHMI terhadap kekuasaan, dengan tetap menjaga etika dialog dan kepentingan publik. *Keempat* , pemberdayaan cabang-cabang, termasuk HMI Cabang Sanana, sebagai basis gerakan perubahan dari pinggiran.
Dies Natalis HMI ke-79 seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh insan HMI dan KAHMI. Jika HMI masih ingin relevan bagi Indonesia, maka jalan satu-satunya adalah kembali setia pada insan cita dengan keberanian moral dan kejujuran intelektual.
Tanpa itu, perayaan Dies Natalis hanya akan menjadi rutinitas kosong, dan HMI perlahan akan kehilangan makna sejarahnya sendiri.
Oleh: Mohtar Umasugi
