Kotamobagu,Investigasi.News— Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menerima kunjungan kerja jajaran Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) dalam rangka koordinasi program strategis tahun 2026. Pertemuan itu membahas penguatan kebijakan dan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) di Kota Kotamobagu. Agenda tersebut digelar di ruang kerja wali kota, Jumat (20/2/2026).
Hadir mendampingi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sahaya S. Mokoginta dan Kepala Bagian Hukum Rendra Dilapanga. Sementara rombongan Kanwil HAM dipimpin Kepala Kanwil HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, bersama sejumlah pejabat dan staf.
Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah program prioritas yang akan diimplementasikan di Kotamobagu sepanjang 2026. Salah satu fokusnya adalah penguatan pemahaman HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan, agar pelayanan publik berjalan sesuai prinsip penghormatan dan perlindungan hak warga.
Tak hanya menyasar ASN, program edukasi HAM juga direncanakan menyentuh masyarakat luas. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga tentang hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, pengembangan Desa Sadar HAM akan dilaksanakan di Desa Kopandakan. Program tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola desa yang responsif terhadap isu pemenuhan dan perlindungan HAM.
Tujuannya, agar setiap kebijakan daerah selaras dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta perlindungan hak masyarakat.
Wali Kota Weny Gaib, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan HAM di semua sektor.
“Pemerintah Kota Kotamobagu siap bersinergi dengan Kanwil HAM untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.
Senada, Sahaya S. Mokoginta menilai penguatan pemahaman HAM bagi ASN sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, setiap kebijakan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemkot Kotamobagu dan Kanwil HAM dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, inklusif, dan berperspektif HAM pada 2026.(**)
