Karawang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Acara ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan sektor pangan nasional. Swasembada pangan merupakan agenda prioritas nasional yang secara konsisten ditekankan Presiden Prabowo sebagai fondasi ketahanan nasional, kedaulatan negara, serta kesejahteraan rakyat.
Melalui kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, serta dukungan masyarakat, Indonesia pada akhir tahun 2025 berhasil mencapai kondisi swasembada pangan sesuai target nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar aktif mendukung program swasembada pangan. Ia mengimbau agar setiap daerah menetapkan kebijakan untuk melindungi lahan persawahan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pelindungan lahan sawah merupakan syarat utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penetapan konsep Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), guna memastikan luas lahan pertanian tidak terus berkurang.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan sejalan dengan semangat swasembada. Ia menyebut, masyarakat menginginkan agar sektor pangan menjadi perhatian utama pemerintah.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap ketahanan pangan nasional. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas utama.
“Presiden menerjemahkan kemerdekaan sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sehingga mampu menghidupi rakyatnya,” ujar Tito Karnavian.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, jajaran Kabinet Merah Putih, serta sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait.
Zulmi
