NTT, Investigasi.News — Penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores-Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Saat mengunjungi wilayah terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, NTT, Rabu (19/8/2026), Purbaya menemui masyarakat terdampak, meninjau kondisi permukiman dan sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan, serta berdialog langsung dengan warga.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu menyoroti persoalan koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan pascagempa.
Sorotan tersebut menjadi penting di tengah masih besarnya kebutuhan masyarakat terdampak, terutama warga yang rumahnya mengalami kerusakan dan memilih bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir terhadap gempa susulan.
Di tengah evaluasi terhadap penanganan darurat, BNPB menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT hingga Rabu (19/8) pukul 16.00 WIB telah mencapai 71 orang.
Selain korban meninggal, skala pengungsian juga menunjukkan besarnya dampak bencana. BNPB mencatat sebanyak 59.647 jiwa masih mengungsi, dengan Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni mencapai 20.333 jiwa.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi dan distribusi bantuan awal. Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan kebutuhan dasar puluhan ribu pengungsi terpenuhi secara merata.
Dalam perkembangan penyaluran bantuan, BNPB menyebut sebanyak 398 ton bantuan telah dikirim selama periode 15–18 Agustus 2026 melalui jalur udara dan laut.
Jalur darat masih menjadi pilihan utama untuk mendistribusikan bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Namun, distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta akses jalan menuju sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah juga mengoptimalkan jalur laut untuk menjangkau daerah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Pada Selasa (18/8), KRI Bung Hatta diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, dengan membawa paket bantuan BNPB berupa sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi serta bantuan dari berbagai unsur masyarakat.
Besarnya volume bantuan yang telah dikirim belum otomatis menjawab persoalan di tingkat masyarakat. Sejumlah warga terdampak yang ditemui dan dilaporkan kepada media masih mengeluhkan belum menerima bantuan, khususnya masyarakat yang berada di titik-titik pengungsian mandiri dan wilayah dengan akses terbatas.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama penanganan bencana bukan semata-mata berapa banyak bantuan yang tersedia, tetapi juga seberapa efektif bantuan tersebut didata, dikoordinasikan dan diterima oleh warga yang membutuhkan.
BNPB sendiri mengakui bahwa pengungsi tidak terkonsentrasi pada satu lokasi. Sebagian masyarakat berada di sejumlah titik pengungsian mandiri sehingga pendataan dan distribusi bantuan harus dilakukan secara bertahap.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat posko dan satuan tugas agar kebutuhan masyarakat dapat tercatat dengan baik dan ditangani secara tepat sasaran.
Sorotan Menkeu terhadap koordinasi BNPB dan BPBD menjadi relevan untuk dievaluasi secara terbuka. Dalam situasi bencana berskala besar, terdapat rantai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BNPB, BPBD, TNI/Polri, tenaga kesehatan, relawan, organisasi kemanusiaan hingga masyarakat.
Jika koordinasi pada salah satu tingkatan tidak berjalan optimal, informasi mengenai korban, kerusakan, kebutuhan logistik maupun lokasi pengungsian berpotensi tidak tersampaikan secara cepat.
Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berupa keterlambatan bantuan, distribusi yang tidak merata, atau adanya warga terdampak yang belum terdata.
Karena itu, evaluasi terhadap koordinasi tidak seharusnya dipandang sebagai upaya mencari pihak yang harus disalahkan. Sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk memastikan mekanisme penanganan darurat bekerja secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan sumber daya nasional, termasuk TNI/Polri dan unsur pentaheliks.
Dukungan tersebut mencakup mobilisasi personel, distribusi logistik, pelayanan kesehatan serta akses menuju wilayah yang mengalami kendala transportasi. Pesawat dan kapal militer juga digunakan untuk mendukung distribusi bantuan melalui jalur udara dan laut.
BNPB menegaskan seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Namun, dengan masih adanya 59.647 pengungsi, puluhan titik pengungsian mandiri, kerusakan infrastruktur serta laporan warga yang belum menerima bantuan, efektivitas koordinasi di lapangan tetap menjadi hal yang perlu diawasi.
Pemerintah menyatakan kebutuhan dasar pengungsi terus dipenuhi, mulai dari makanan dan air bersih hingga tenda, matras, selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas.
Di sisi lain, realitas di lapangan perlu terus diverifikasi. Sebab, dalam situasi bencana, data resmi dan kondisi faktual masyarakat harus berjalan beriringan. Kesalahan pendataan atau keterlambatan distribusi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi dapat berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
(Severinus T. Laga)
