Maluku Utara, Investigasi.News – Kebakaran hutan hingga merembet ke permukiman warga di Kabupaten Halmahera Timur menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan kerusakan sumber penghidupan warga tidak boleh dipandang sebelah mata. Situasi ini menuntut tindakan cepat, bukan sekadar koordinasi dan pernyataan tanpa langkah nyata di lapangan.
Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur–Jakarta (HIPMI Haltim-Jakarta), Fachrullah Jasadi, mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur agar tidak bersikap lamban dalam menangani kebakaran yang terus mengancam kawasan hutan dan permukiman masyarakat.
Menurutnya, ketika kobaran api sudah mendekati bahkan merembet ke kawasan tempat tinggal warga, pemerintah tidak punya alasan untuk menunda langkah penanganan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan pengerahan personel, armada pemadam, dan dukungan peralatan yang memadai.
“Pemerintah daerah jangan terkesan acuh tak acuh ketika masyarakat menghadapi ancaman kebakaran. Ini menyangkut keselamatan warga, rumah, dan sumber penghidupan mereka. Jangan sampai masyarakat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kobaran api dengan peralatan seadanya,” tegas Fachrullah.
Ia menilai, kebakaran yang meluas hingga mendekati permukiman harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi secara serius kesiapan penanggulangan bencana. Ketersediaan armada pemadam kebakaran, jumlah personel, peralatan pendukung, hingga koordinasi antarlembaga harus diperiksa secara menyeluruh.
Jika kapasitas penanganan di tingkat kabupaten belum mencukupi, pemerintah daerah harus segera meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut Fachrullah, keterbatasan sarana dan personel tidak boleh berujung pada lambannya respons ketika keselamatan masyarakat sedang dipertaruhkan.
Ia secara khusus mendesak Pemkab Halmahera Timur agar segera berkoordinasi dengan Pemprov Maluku Utara untuk meminta tambahan armada dan personel pemadam kebakaran. Dukungan tersebut dinilai penting agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Tak hanya penanganan darurat, Fachrullah juga mendorong pembangunan pos-pos pemadam kebakaran di seluruh 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur. Keberadaan pos pemadam yang tersebar dinilai dapat memperpendek waktu respons, memperkuat kesiapsiagaan, dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran sebelum bantuan tiba.
“Pemerintah jangan hanya bergerak ketika api sudah membesar. Kami mendesak agar ada langkah konkret, mulai dari penambahan armada dan personel hingga pembangunan pos pemadam kebakaran di 10 kecamatan. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya kesiapsiagaan,” ujarnya.
Fachrullah menegaskan, kebakaran hutan bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan. Ketika api mengancam permukiman, dampaknya dapat meluas pada keamanan keluarga, kerusakan rumah, gangguan aktivitas masyarakat, serta hilangnya sumber penghidupan warga.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut menunjukkan keseriusan melalui tindakan yang terukur dan dapat dievaluasi. Penanganan darurat harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, serta penyediaan sarana pemadam yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Kini, yang dibutuhkan masyarakat Halmahera Timur bukan sekadar janji penanganan, melainkan respons nyata dan cepat. Pemkab Halmahera Timur bersama Pemprov Maluku Utara harus memastikan ancaman kebakaran ditangani secara serius agar tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar dan menimbulkan kerugian yang semakin luas.
(JK)
