Malut, Investigasi.News-,
Turun Reses di 3 Pulau yakni Pulau Sulabesi, Mangoli, dan Taliabu yang menjadi daerah pemilihan (Dapil V), anggota DPRD Provinsi (Deprov ) Maluku Utara, Pardin Isa serap aspirasi masyarakat secara substansif dan komitmen mengawal pembangunan didaerah tersebut.
Catatan Redaksi: Reses adalah masa di mana anggota dewan (DPR/DPRD) berada di luar gedung parlemen untuk melakukan kunjungan kerja dan menjumpai konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing
Kepada media ini, Pardin Isa menyampaikan bahwa aspirasi yang banyak berkembang dari yang paling terbanyak diantaranya adalah akses jalan di wilayah Utara khusus Pulau Taliabu.
“Kemudian untuk seluruh wilayah Pulau Sulabesi, Mangoli dan Taliabu, aspirasi yang banyak berkembang adalah talud pemecah atau penahan ombak dan abrasi, talud penahan banjir, serta jalan tani (Produksi), air bersih, jalan lingkar, jembatan darurat, tambatan perahu, bantuan nelayan (alat tangkap), perbaikan sarana prasarana ibadah (mesjid) dan pagar sekolah”, ujarnya (6/10).
Oleh karena itu, dia berharap belanja pada APBD Provinsi Maluku Utara sebaiknya dikelola secara tepat dengan mengalokasikan program berdasarkan urgensi pada setiap wilayah. Sehingga dalam penetapannya memerlukan perencanaan yang benar-benar terkonsep secara matang.
“Efisiensi mengharuskan adanya perhitungan optimalisasi belanja, agar sejumlah aspirasi benar-benar substantif, sesuai kebutuhan dan memiliki implikasi jangka panjang dalam terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara”, imbuhnya lagi.
Disisi lain belanja Pemerintah Provinsi melalui APBD wajib menerapkan keberimbangan alokasi fiskal antar Kabupaten dan Kota di Maluku Utara, kata Pardin.
“Belanja tidak boleh timpang dengan dominasi alokasi pada Kabupaten dan kota tertentu, karena seluruh warga Maluku Utara memiliki hak yang sama untuk disejahterakan. Apalagi pada wilayah Kepulauan terjauh seperti Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula yang juga masih tinggi tingkat kesenjangan infrastruktur publik yang cukup menghambat intensitas mobilitas ekonomi”, tegasnya.
Selain itu, menurut dia persoalan kelangkaan BBM khususnya di Pulau Taliabu masih menjadi masalah klasik yang hingga kini belum sama sekali mendapat atensi terutama Pemerintah Provinsi.
“Petani, nelayan dan masyarakat umum masih harus membeli BBM jenis pertalite (subsidi) dengan rentang harga Rp. 17.000 hingga Rp. 20.000 rupiah per liter. Masalah ini sebaiknya dapat secepatnya menjadi atensi dan solusi terutama dari Pemerintah Provinsi melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten”, ungkap Pardin.
Ia menambahkan, sebab hal ini tidak terlepas dari persoalan alokasi kuota yang belum memenuhi kebutuhan, distribusi yang sulit, dan tidak menutup kemungkinan adanya potensi pelanggaran melalui penyaluran BBM subsidi terutama jenis pertalite yang tidak sesuai mekanisme dan peruntukan, pungkas Pardin mengakhiri.
