SULUT, INVESTIGASI.NEWS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan mengedepankan pendekatan humanis. Salah satu langkah tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam ekspose Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) ke-7, Senin (9/11/2026).
Ekspose tersebut membahas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui video conference yang berlangsung di Ruang Video Conference Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Fanny Widiastuti, S.H., M.Hum., bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum memaparkan perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Ekspose tersebut juga diikuti para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari seluruh Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara.
Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, mengikuti langsung jalannya ekspose dengan didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Koordinator Dr. Ulfa, Kasi B La Haja, S.H., M.H., serta Kasi D Pidum Steven, S.H., M.H.
Melalui kegiatan ini, Kejati Sulut menegaskan pentingnya penerapan Restorative Justice sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan keadaan, kepentingan korban, serta tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.
Meski demikian, penerapan keadilan restoratif tetap harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkara perlu dikaji secara cermat, objektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hak-hak para pihak serta dampak sosial yang ditimbulkan.
Keikutsertaan Plt. Kajati Sulut bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum dalam ekspose tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif di wilayah Sulawesi Utara.
Dengan adanya koordinasi dan evaluasi tersebut, diharapkan penerapan Restorative Justice dapat berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kejaksaan berharap pendekatan penegakan hukum yang humanis mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan kemanfaatan dan pemulihan bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kejati Sulut dalam mendorong sistem penegakan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan rasa keadilan.(**)
