toba, investigasi.news – Sikap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba menjadi sorotan setelah dua surat resmi yang dilayangkan tim media Investigasi.News terkait permintaan klarifikasi anggaran tahun 2023–2025 hingga kini disebut belum mendapatkan jawaban tertulis. Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah tim wartawan mengaku harus menunggu berjam-jam di lingkungan kantor dinas tanpa memperoleh kepastian untuk bertemu langsung dengan kepala dinas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi dan profesionalitas pelayanan pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Terlebih, informasi yang diminta bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut pengelolaan anggaran pemerintah serta penerimaan retribusi penggunaan alat berat pertanian yang bersumber dari aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan kelompok tani.
Kepala Perwakilan Investigasi.News Kabupaten Toba, Octavianus Lumban Tobing, bersama tim mendatangi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Toba pada Senin (9/11/2026). Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan klarifikasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak dinas.
Octavianus menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat pertama pada 29 Juli 2026. Namun, hingga kedatangan tim ke kantor dinas, belum ada jawaban tertulis ataupun penjelasan resmi yang diterima.
Tidak berhenti di situ, tim kembali mengirimkan surat kedua pada 15 Oktober 2026. Akan tetapi, surat tersebut juga disebut belum memperoleh tanggapan dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
Ironisnya, menurut keterangan Octavianus, komunikasi sebelumnya melalui telepon seluler justru mengarahkan tim untuk datang langsung ke kantor dinas. Tim kemudian memenuhi arahan tersebut dan menunggu selama berjam-jam di area kantin kantor dinas. Namun, pertemuan yang diharapkan tidak kunjung terlaksana.
“Kami datang karena sebelumnya diminta langsung ke kantor. Namun, setelah menunggu berjam-jam, tidak ada kepastian. Kami sangat menyayangkan sikap seperti ini. Dua surat resmi sudah kami sampaikan, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas,” ungkap Octavianus.
Ia juga menyebutkan, komunikasi dengan kepala dinas sebelumnya berlangsung pada Jumat (6/11/2026). Saat itu, kepala dinas disebut menyampaikan sedang menjalankan tugas luar kota di Jakarta. Tim kemudian berharap dapat memperoleh penjelasan pada kunjungan berikutnya, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil.
SOROTI ANGGARAN DAN RETRIBUSI ALAT BERAT
Persoalan yang menjadi perhatian Investigasi.News tidak hanya menyangkut lambannya respons terhadap surat resmi. Tim juga meminta penjelasan terperinci mengenai realisasi anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Toba selama periode 2023–2025.
Selain itu, tim mempertanyakan pengelolaan retribusi penggunaan alat berat pertanian yang dimanfaatkan masyarakat maupun kelompok tani. Berapa total penerimaan retribusi selama 2023–2026? Berapa yang telah disetorkan ke kas daerah melalui mekanisme yang berlaku? Apakah seluruh transaksi didukung bukti pembayaran dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dan penerimaan daerah berjalan transparan serta sesuai ketentuan.
Tim juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian data dokumen anggaran dan bukti pembayaran retribusi alat berat pada periode 2023–2025, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masa jabatan Lena Pardede selaku Kepala Bidang Peralatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen, pencocokan catatan keuangan, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang berkaitan. Karena itu, tidak boleh ada kesimpulan sebelum pemeriksaan dilakukan secara objektif.
INSPEKTORAT JANGAN TUTUP MATA
Octavianus mengungkapkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Toba dan Kepala Inspektorat Kabupaten Toba. Surat yang dilayangkan kepada Dinas Pertanian turut ditembuskan kepada kedua lembaga tersebut agar persoalan ini mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Toba tidak sekadar menerima surat, tetapi melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dokumen anggaran Dinas Pertanian tahun 2023–2025.
Pemeriksaan juga diharapkan mencakup seluruh penerimaan retribusi penggunaan alat berat pertanian selama 2023–2026, mulai dari bukti pembayaran, buku pencatatan penerimaan, rekening penampungan apabila ada, hingga bukti penyetoran ke kas daerah.
“Jangan sampai surat resmi yang disampaikan masyarakat maupun pers dianggap tidak penting. Kami meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan secara terbuka dan profesional. Jika seluruh administrasi sudah benar, silakan dibuktikan melalui dokumen. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegasnya.
OMBUDSMAN, BPK, DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN
Sebagai bentuk keseriusan, tim Investigasi.News menyatakan tengah mempersiapkan dokumen untuk disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar persoalan pelayanan publik serta pengelolaan anggaran dan penerimaan retribusi tersebut dapat ditelaah sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Tim juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelaahan apabila nantinya ditemukan bukti awal yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu landasan penting dalam menilai kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Pejabat publik semestinya memahami bahwa surat resmi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat bukanlah persoalan yang bisa diabaikan begitu saja. Terlebih, ketika permintaan klarifikasi disampaikan secara tertulis dan berulang kali.
Kini, publik menunggu penjelasan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Inspektorat juga dituntut menunjukkan independensi dan objektivitas dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Jangan sampai pertanyaan mengenai transparansi anggaran dan retribusi alat berat justru menggantung tanpa kepastian. Sebab, setiap rupiah uang publik wajib dipertanggungjawabkan, dan setiap pejabat publik memiliki kewajiban menjelaskan pengelolaan anggaran sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba terkait belum terjawabnya dua surat klarifikasi tersebut maupun rincian anggaran dan penerimaan retribusi alat berat masih perlu dimintakan. Investigasi.News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Toba maupun pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Reporter: Octa
